Beredar Surat Permintaan Pemkot Samarinda Terkait Penyelematan Aset Termasuk Gedung Partai Golkar
Beredar surat permintaan keterangan Kejaksaan Negeri ( Kejari) Samarinda nomor Q.4 H/Dil.40/04/2020 terkait penyelamatan aset negara
Penulis: Jino Prayudi Kartono | Editor: Samir Paturusi
lihat foto
Sementara itu, mantan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Kaltim Syarifuddin Gairah mengatakan, gedung kantor DPD Golkar Kaltim merupakan pinjaman aset oleh pemerintah pada tahun 1975. Pada tahun tersebut bangunan itu masih berbentuk ornamen etnis Tionghoa.
Kemudian pada tahun 1978 sampai 1980, gedung tersebut dirombak menjadi gedung kantor saat ini.
"Dulu gedung itu tidak terurus, kalau tidak dipinjamkan bakal terbengkalai. Jangan melihat saat ini saja, tetapi lihat juga sejarah pembangunannya," tutur Saefuddin Gairah.
Baca Juga: DPD II Kukar Rayakan HUT ke-56 Partai Golkar, Surya Paloh Sampai Prabowo Subianto Beri Ucapan
Baca Juga: HUT Partai Golkar, Kukar Siap Jalankan Arahan Airlangga Hartarto, Pulihkan Kesehatan Menang Pilkada
Baca Juga: DPD II Partai Golkar Kukar Bakal All Out Menangkan Pilkada
Namun ia menolak jika pemerintah Kota mengambil kembali gedung tersebut sebagai aset pemerintah. Bahkan ia menantang pemerintah untuk menarik kembali aset-aset yang digunakan sebagai milik pribadi.
"Pemkot seharusnya jangan melihat dari segi aset saja. Karena banyak juga aset-aset pemerintah yang akhirnya lari ke pribadi. Siapkah Pemkot membongkar semua aset itu, siap kah kasus-kasus terbuka kembali," tegasnya.
(TribunKaltim.Co/Jino Prayudi Kartono)
