Ketua Tim Pemenangan Paslon Pilkada Bontang Kecewa, Buat Keputusan Sepihak, Sebut KPU tak Matang

Lantaran melakukan penunjukan lembaga penyiaran dan moderator yang berafiliasi dengan partai politik tertentu.

Isu tersebut ramai diperbincangkan warga Bontang, hingga ke platform media sosial Kota Bontang.

Merespons hal tersebut, KPU Bontang melalui Erwin ST menyatakan bahwa penyelenggaran Debat Kandidat Pilkada Bontang 2020 ditunda hingga waktu yang tak ditentukan.

"Dengan gejolak sekarang, memang agak berat. Kenapa kami tunda, pertimbangan aspek sosial. Kami harus perhatikan, jangan sampai pihak-pihak ada yang merasa kami tak melakukan secara adil debat ini," ungkap Erwin.

Lebih lanjut, Erwin mengaku ambil jalan tengah untuk meredam polemik yang  telah menguap di publik saat ini.

"Kami mencoba ambil jalan tengah. Namun, apa yang kami lakukan saat ini, pasti ada yang tak puas. Tapi itulah jalan terbaik yang kami lakukan," ujarnya.

Dia menambahkan, KPU dalam waktu dekat bakal berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan penjadwalan ulang agenda tahapan Debat Kandidat Pilkada Bontang yang seyogyanya digelar pada hari ini, Sabtu (31/10/2020).

"Kami bakal koordinasi ke Samarinda. Agar kami bisa re-schedule ulang jadwal yang tertunda saat ini," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, tahapan debat kandidat terbuka Pilkada Bontang 2020 menuai polemik.

KPU Bontang sebagai lembaga penyelenggara pemilihan diragukan independensi dan kredibilitasnya.

Usai salah satu tim pemenangan salah satu calon melayangkan nota keberatan kepada KPU Bontang atas penyelenggaraan debat yang terindikasi tak netral.

Lantaran moderator dan direktur lembaga penyiaran diduga berafiliasi dengan partai politik.

"Tugas KPU memastikan setiap tahapan adil, kredibel, dan independen. Juga meyakinkan masyarakat,” kata Sekretaris Tim Pemenangan Basri-Najirah, Abdul Haris.

Sebagai gambaran permasalahan, moderator debat publik yang dipercaya KPU memoderasi jalannya debat, Nirmala Sari memiliki rekam jejak pernah menjadi calon legislatif dari Partai Hanura Dapil Samarinda pada Pileg 2018.

Status tersebut jadi perdebatan berbagai pihak, terkait mempertanyakan status keanggotaan partai yang bersangkutan.