Ketua Tim Pemenangan Paslon Pilkada Bontang Kecewa, Buat Keputusan Sepihak, Sebut KPU tak Matang

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Kekecewaan jadi buntut penundaan Debat Kandidat Pilkada Bontang 2020, Sabtu (31/10/2020).

Hal itu lahir dari masing-masing Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon (Paslon) yang berlaga di Pilkada Bontang.

Bahkan mereka menyebut KPU Bontang sebagai penyelenggara kurang matang dalam merencanakan tahapan Pilkada. Padahal, poster dan flyer sudah tersebar di berbagai platform media sosial.

"Sebetulmya kami gak melihat untung rugi (penundaan). Kami ingin petugas-petugas (KPU) netral. Kami akan mengevaluasi perkembangannya," kata Ketua Tim Pemenangan paslon nomor urut 1, H Maming saat dikonfirmasi lewat sambungan seluler.

Baca Juga: Pria 17 Tahun di Surabaya Berbuat Amoral, Merekam Ibu Muda yang Sedang Mandi Pakai Handphone

Baca Juga: Pelanggaran di Laut Natuna Mulai Marak, Sejak 5 Bulan Terakhir Sering Ada Kapal Vietnam Mencuri Ikan

Lebih lanjut, paslon Basri-Najirah pada prinsipnya siap bertarung gagasan dan program pada Debat Kandidat Pilkada Bontang 2020.

"Ya, kita menyayangkan. Namun, itu keputusan KPU. Tak bisa dipungkiri kami sudah susun jadwal sosialisasi, karena debat kita kosongkan. Namun, batal dilakukan," ungkapnya.

Belakangan diketahui, pihaknya telah menyampaikan nota keberatan kepada KPU Bontang sebagai penyelenggara. Lantaran khawatir dengan independensi, netralitas dan integritas KPU sebagai penyelenggara Pemilihan. Pihaknya mengaku telah mengumpulkan informasi bahwa ada indikasi petugas penyelengaraan Debat Kandidat Pilkada Bontang berafiliasi dengan partai politik tertentu.

"Publik tentu menginginkan petugas yang tak berafiliasi dengan parpol. Sehingga berjalan dengan objektif dan netral," ujarnya.

Pihaknya mengaku tak menyangka nota keberatan yang disampaikan pihaknya, direspon dengan kebijakan penundaan.

"Kami komunikasi dengan baik sama KPU. Supaya semua netral dalam hal pelaksanaan tahapan," tuturnya.

Disinggung soal langkah meneruskan temuan ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP), Maming mengaku masih melihat perkembangan situasi ke depan.

"Kami ingin mulai dari penyelenggara. Bagaimana dikedepankan netralitas, karena yang pasti kami telah menemukan indikasi ke situ (tak netral)," ungkapnya.

"Kami tetapkan dengan tenggat waktu yang tak lama untuk lapor ke DKPP. Kami tak mau ada kegiatan yang tak netral," sambungnya.