Hadapi Kondisi Sulit dan Kehilangan DBH, Pemkot Balikpapan Harap Vaksin Segera Didistribusikan

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menyebutkan, wilayah kerjanya merupakan salah satu daerah yang terdampak Covid-19 cukup besar.

Meski pun saat ini, angka peningkatan kasus sudah melandai dengan tingkat kesembuhan di atas 80 persen.

Tingkat kematian cukup besar yakni lebih dari 200 orang.

"Covid-19 ini menghantam seluruh sektor kehidupan kita. Seluruh dunia, termasuk Indonesia dan Balikpapan, mengalami dampak yang luar biasa. Perekonomian kita hampir lumpuh semuanya," ujar Rizal, Minggu (8/11/2020).

Baca juga: Hari Libur, Babinsa Koramil Penajam Ajak Warga Gotong Royong Bersihkan Lingkungan Sekitar

Baca juga: BPS Sebut Secara Tahunan Hanya 7 Sektor yang Tumbuh Positif, di Antaranya Real Estate dan Pertanian

Walau pertumbuhan ekonomi di Balikpapan masih ada yang bertumbuh, akan tetapi prakteknya di lapangan, situasi ekonomi yang dihadapi tidak gampang. Baik sektor swasta, maupun sektor pemerintah.

Menurut data Badan Pusat Statistik ( BPS) setempat, sebanyak 71 persen perusahaan di kota Minyak mengalami penurunan omzet. Lalu 20 persen jalan di tempat, dan hanya 9 persen yang mengalami peningkatan.

"Di pemerintahan, situasi pendapatan kita sangat terpukul berat. Dari pemerintah pusat kita baru dapat kabar yang sangat berat," jelas Rizal.

Setelah penetapan APBD 2021, ada kebijakan baru dari Menteri Keuangan.

Bahwa Dana Bagi Hasil ( DBH ) akan dipangkas.

"Kita kehilangan pendapatan dari DBH sekitar Rp 257 miliar. Tadinya Balikpapan bisa dapat DBH hampir Rp 1 triliun, dipangkas 50 persen. Sekarang dipangkas lagi menjadi Rp 257 miliar," ungkapnya menambahkan.

Biasanya ekonomi cukup banyak digerakkan oleh sektor swasta, yang saat ini menghadapi situasi berat. Investasi pemerintahnya yang membantu.

Baca juga: NEWS VIDEO Lazio Vs Juventus, Alvaro Morata Kembali Jadi Harapan Si Nyonya Tua

Baca juga: Stok Darah di PMI Kutai Barat Kian Menipis, Palang Merah Indonesia Terpaksa Lakukan Ini

Meski begitu, ekonomi dapat tertolong dengan masih berlangsungnya pembangunan perluasan kilang Balikpapan. PDRB terbesar industri pengolahan terutama dari minyak dan gas.

"Semoga vaksin segera didistribusikan kepada masyarakat tahun 2021. Sehingga kita bisa fokus pada pemulihan ekonomi," tukasnya.

Pemerintah daerah juga intensif mengikuti pembahasan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden agar Undang-undang Cipta Kerja efektif dan tidak memukul kondisi keuangan daerah yang semakin berat.

"Undang-undang ini sangat baik dalam menarik investasi. Akan tetapi pemerintah daerah juga harus waspada karena ada sektor pendapatan daerah bisa hilang. Kita sudah banyak kehilangan PAD maupun pendapatan bantuan keuangan dan transfer dari pusat," tandasnya.

(Tribunkaltim.co/Heriani)