Pemkot Samarinda Kekurangan Tenaga Ahli Barang/Jasa, Satu Orang Tangani 30 Proyek, Tidak Ideal

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ( LKPP) mengadakan rapat koordinasi dengan Pemkot Samarinda. Rabu (18/11/2020).

Diungkapkan oleh Asisten II Pemkot Samarinda, Ali Fitri Noor pada rapat tersebut mendapat arahan dari LKPP pusat dan dari Presiden Joko Widodo.

Isi arahan Presiden Joko Widodo tentang upaya menguatkan daerah dalam penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN).

Lebih lanjut disampaikannya, bahwa Presiden RI meminta adanya percepatan yang diikuti dengan seleksi ketat dalam lelang barang/ jasa.

Baca juga: NEWS VIDEO Air Terjun Doyam Seriam, Surga Tersembunyi di Desa Modang Kabupaten Paser

Baca juga: DBH Dipangkas Pusat, Kepala BPKAD Pastikan Gaji ASN Pemkot Balikpapan Tetap Aman

“Hasil kajian dari Indonesian Corruption Watch ( ICW ) dan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menemukan adanya potensi penyimpangan. Karena korupsi banyak di pengadaan barang dan jasa,” ujarnya saat dihubungi Jumat (20/11/2020).

Pak Ali sapaannya menambahkan, LKPP pusat mengingatkan tentang dua hal. Pertama, untuk di daerah agar berupaya menggunakan APBD sehingga daya serapnya semakin baik.

Kedua dipermasalahkannya pengadaan barang/jasa yang terbentur pada terbatasnya tenaga fungsional.

Ali Fitri Noor membeberkan, di Pemkot Samarinda tenaga ahli di pengadaan barang dan jasa, dirasa masih kurang karena hanya 7 orang tenaga ahli.

Sementara proyek di Samarinda pada tahun 2020 berjumlah sekitar 230 proyek.

“Jadi 1 orang menangani 30 proyek, ini tidak memadai, idealnya barang dan jasa di Samarinda punya tenaga 30 orang. Jadi per orang menangani 5 proyek,” bebernya.

Baca juga: Cara Baru Cek Info Kapan Kartu Prakerja Gelombang 12 Dibuka, www.prakerja.go.id Error, Call Center

Baca juga: Ramalan Zodiak Akhir Tahun 2020, Scorpio Trauma Dikhianati, Capricorn Cemburu Berlebihan, Taurus?

Namun, Asisten II kembali mengadakan rapat dengan Plt Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa atau Kabag PBJ dan Kepala Inspektorat untuk mengupayakan penambahan tenaga ahli yang memiliki sertifikasi.