Breaking News:

Terjawab, FPI Bukan Lagi Ormas Terdaftar, Tak Boleh Berkegiatan, Penjelasan Kemendagri Sejak 2019

Terjawab, FPI tak lagi diakui sebagai Ormas terdaftar, tak boleh berkegiatan, penjelasan Kemendagri Sejak 2019

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab menyapa pengikutnya setibanya di Terminal III Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (10/11/2020). Habib Rizieq Shihab kembali ke Indonesia setelah tinggal di Arab Saudi selama 3 tahun. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNKALTIM.CO - Terjawab, FPI tak lagi diakui sebagai Ormas terdaftar, tak boleh berkegiatan, penjelasan Kemendagri Sejak 2019.

Sejak pertengahan 2019 lalu, Kementrian Dalam Negeri ( Kemendagri) belum menerbitkan perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar ( SKT) untuk Front Pembela Islam ( FPI).

Dengan demikian, organisasi yang dipimpin Imam Besar Habib Rizieq Shihab ini tak diakui sebagai Ormas terdaftar.

Kemendagri pun menjelaskan, tanpa SKT baru, FPI sejatinya dilarang berkegiatan.

Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) menegaskan bahwa Front Pembela Islam ( FPI) saat ini tidak memiliki surat keterangan terdaftar ( SKT) di Kemendagri.

Dengan demikian, Kemendagri menegaskan FPI bukan merupakan Ormas yang statusnya terdaftar.

Baca juga: Langsung Bisa, Cara Pencairan BLT Guru Honorer Rp 1,8 Juta, Cek Nama Login info.gtk.kemdikbud.go.id

Baca juga: Seru, Jadwal MotoGP Portugal 2020 Hari Ini, Live Streaming Trans 7, Valentino Rossi Keluhkan Yamaha

Baca juga: Cara Cairkan Insentif Prakerja Rp 600 Ribu Per Bulan, Cek Pendaftaran Kartu Prakerja prakerja.go.id

Baca juga: Update, Ramalan Zodiak Lengkap Minggu 22 November 2020, Ada Asmara, Keuangan, Kesehatandan & Karier

Menurut Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benny Irwan, ada konsekuensi jika sebuah organisasi masyarakat (Ormas) tidak memiliki SKT.

"Sebenarnya Ormas itu tidak ada. Tidak terdaftar, tidak diakui sebagai Ormas yang mengikuti aturan.

Kalau tidak terdaftar tidak ada, seharusnya tidak diakui," ujar Benny ketika dikonfirmasi wartawan, Sabtu (21/11/2020).

Benny menyebut, SKT berlaku lima tahun dan harus diperpanjang.

Halaman
1234
Editor: Rafan Arif Dwinanto
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved