Sempat Rapim Berjam-jam, Wagub Kaltim Akan Konsultasi ke Kemendagri Soal MYC

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) antara Badan Anggaran DPRD dengan Badan Anggaran DPRD dengan Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berjalan alot, Selasa (24/11/2020) .

Hingga malam hari, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mendatangi kantor DPRD Kaltim membahas hal tersebut dengan pimpinan DPRD.

Selama berjam-jam melaksanakan rapat, akhirnya menemukan sebuah keputusan terkait masa depan multiyears contract yang rencananya masuk ke dalam KUA-PPAS anggaran 2021.

Baca Juga: Pengesahan APBD 2021 Molor Karena Proyek MYC Belum Tuntas, Tak Selesai Akhir November Kena Sanksi

Baca Juga: Jumlah APBD Terbatas, Sigit Muryono-Markus Juk Janji Utamakan Sinergitas untuk Bangun Bulungan

Baca Juga: ekretaris DPRD Kukar Ridha Darmawan Optimistis Pengesahan APBD 2021 Digelar Pekan Depan

Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengatakan, pihaknya masih berupaya agar MYC itu masuk ke dalam rancangan anggaran tahun depan.

Namun karena persiapan serta aturan tidak sesuai, pihak DPRD pun menolak usulan itu.

Sehingga di akhir keputusan Rapat Pimpinan (Rapim) tadi malam Pemprov Kaltim disarankan bertemu dengan Kemendagri.

Tujuannya untuk berkonsultasi apakah MYC itu dibolehkan masuk ke dalam KUA-PPAS Tahun Anggaran 2021.

"Akan dikonsultasikan lagi dengan Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) terkait MYC," ujar Hadi Mulyadi.

Terkait MYC, orang nomor dua di Kaltim ini menyerahkan keputusan Kemendagri.

Jika memang tidak diizinkan maka pengesahan KUA-PPAS tetap berlangsung sesuai waktu yang ditentukan yaitu maksimal tanggal 30 November.

"Secara prosedur saja memang mungkin ada perbedaan pendapat. Ini kan perkara presepsi, makanya perlu dikonsultasikan," ujar Hadi Mulyadi.

Baca Juga: Tinggal Sepekan Susun Anggaran 2021, DPRD Berharap Pemprov Kaltim tak Fokus MYC Agar tak Kena Sanksi