Menteri KP Pasti Lepas, Nasib Partai Gerindra Gara-gara Kasus Edhy Prabowo di Kabinet Versi Pengamat

TRIBUNKALTIM.CO - Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno mengungkapkan analisanya seputar nasib Partai Gerindra di kabinet imbas dari kasus Edhy Prabowo.

Seperti diketahui, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) pada Rabu (25/11/2020).

Adi Prayitno memprediksi pengganti Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan tidak lagi berasal dari Partai Gerindra.

Menurut Adi, Presiden Joko Widodo kemungkinan akan melakukan rotasi, sehingga jabatan Menteri KP akan diberikan kepada partai koalisi lain atau kalangan profesional.

Baca juga: Terjawab, Alasan Fadli Zon Dijagokan Ganti Edhy Prabowo Sebagai Menteri KKP, M Qodari: Dekat Prabowo

Baca juga: Edhy Prabowo Sudah Diingatkan Fadli Zon Agar Tak Apriori dengan Susi Pudjiastuti Soal Ekspor Benur

Baca juga: Soal Aliran Dana Korupsi Menteri KKP Edhy Prabowo, Ketua KPK Firli Bahuri: Kita Bukan Peramal

Baca juga: Nama Fadli Zon Berpeluang Besar Gantikan Edhy Prabowo, Sejumlah Faktor Menguatkan Posisinya

"Atau (mungkin) KP ini diberikan kepada yang lain baik dari profesional maupun partai koalisi lain," kata Adi saat dihubungi, Jumat (27/11/2020).

Kendati demikian, ia meyakini jatah kursi menteri bagi Gerindra tidak akan berkurang.

Adi mengatakan, Gerindra tetap akan mendapatkan jabatan di kementerian lain meski tidak mengisi kursi Menteri KP.

"Pertimbangan politik akomodatifnya tetap ada. Sekalipun Edhy Prabowo ditangkap, tidak akan mengurangi jatah kursi Gerindra di pemerintahan saat ini. Yang jelas proporsi kementeriannya sepertinya ada dua," ujarnya.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia itu mengatakan, pengurangan jatah menteri bagi Gerindra akan kembali menimbulkan gejolak antara Jokowi dan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Baca juga: Sempat Ikut Diamankan Iis Rosita Dewi, Istri Menteri Edhy Prabowo Akhirnya Dilepas, Penjelasan KPK

Baca juga: Terjawab, Mengapa Harun Masiku Tak Tertangkap? Febri Diansyah Bocorkan di Sela Kasus Edhy Prabowo

Sementara, Adi mengatakan jatah dua menteri yang diperoleh Gerindra saat ini merupakan bentuk imbalan karena partai yang dipimpin Prabowo itu bergabung dengan partai koalisi pemerintah.

Pengurangan jatah menteri akan dianggap sebagai sebuah hukuman kepada Gerindra.

"Bisa jadi gejolak atau perang dingin. Kalau gejolak pasti ditampakkan ke publik, misal dengan sikapnya yang kembali kritis. Tapi kalau perang dingin, ya memendam tapi bergemuruh hatinya. Yang jelas pengurangan jatah menteri secara alamiah menimbulkan rasa tidak bahagia kepada siapapun," kata Adi.

Sebelumnya, Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait izin ekspor benih lobster.

Ia diduga menerima uang senilai Rp 3,4 miliar dan 100.000 dollar AS dari pihak PT Aero Citra Kargo.

Perusahaan tersebut diduga menerima uang dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster, karena ekspor hanya dapat dilakukan melalui PT Aero Citra Kargo dengan biaya angkut Rp 1.800 per ekor.

Baca juga: Mengenal Suharjito, Tersangka Pemberi Suap ke Menteri KKP Edhy Prabowo, Punya 10 Kapal

Baca juga: NEWS VIDEO Di Mata Najwa, Ali Ngabalin Menangis Jelaskan Penangkapan Edhy Prabowo

Selain Edhy, KPK menetapkan enam tersangka lain dalam kasus ini yaitu staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Safri dan Andreau Pribadi Misata, pengurus PT Aero Citra Kargo Siswadi, staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan Ainul Faqih, Direktur PT Dua Putra Perkasa Suharjito, serta seorang pihak swasta bernama Amiril Mukminin.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, partainya menyerahkan soal pengganti Edhy kepada Presiden Jokowi.

Menurut dia, urusan jabatan menteri merupakan hak prerogatif presiden.

Sementara itu, Gerindra segera menyiapkan kadernya untuk menggantikan posisi Edhy sebagai wakil ketua umum.

"Kalau sebagai menteri tentunya itu adalah hak prerogatif presiden. Kami dari Partai Gerindra tidak mencampuri dan kita tunggu saja bagaimana kebijakan dari Pak Presiden," kata Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (26/11/2020).

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pengamat: Gerindra Mungkin Tak Lagi Isi Posisi Menteri KP, tetapi..."