Kilang Minyak Bontang Masuk PSN Jokowi, Pemkot Rapatkan Barisan Bereskan Masalah Lahan

Ketua Tim Percepatan Pembangunan Kilang Minyak Bontang, Ir Aji Erlynawati mengungkapkan bakal merapatkan barisan untuk membereskan persoalan lahan

Penulis: Muhammad Fachri Ramadhani | Editor: Mathias Masan Ola
TRIBUNKALTIM.CO, MUHAMMAD FACHRI RAMADHANI
Ketua Tim Percepatan Pembangunan Kilang Minyak Bontang, sekaligus Sekda Kota Bontang. Aji Erlynawati. TRIBUNKALTIM.CO, MUHAMMAD FACHRI RAMADHANI 

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Ketua Tim Percepatan Pembangunan Kilang Minyak Bontang, Ir Aji Erlynawati mengungkapkan bakal merapatkan barisan untuk membereskan persoalan lahan yang jadi tugas pemerintah daerah.

Ia pun membenarkan bahwa sampai saat ini Kilang Minyak Bontang masih jadi prioritas Presiden Joko Widodo dalam Program Strategis Nasional ( PSN ) di sektor energi.

"Artinya kita harus menyiapkan lahan, itu dari Pemkot Bontang. Prinsipnya rapatkan barisan, ini wujud kesiapan kita selaku Pemda. Sudah ada pembagian tugasnya. Kita ( Pemda ) harus nyiapkan lahannya," katanya dihubungi lewat sambungan telepon, Minggu (29/11/2020).

Baca juga: Jokowi Tetap Cantumkan Kilang Minyak Bontang di PSN, Pjs Walikota: Kami Senang

Baca juga: Rapat Soal Kilang Minyak, Ahok Sebut Direksi Pertamina Bikin Dirinya Emosi

Kilang Minyak bakal terbangun di Bontang asalkan pemerintah daerah mampu menyediakan lahan sesuai dengan spek yang dibutuhkan.

"Kita hanya persiapkan lahan. Persoalan teknis dan kebijakan urusan pusat," tuturnya.

Untuk diketahui, ada 2 lokasi yang disiapkan Pemkot Bontang sejauh ini. Pertama lahan milik Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), yang sekarang digunakan PT Badak LNG.

Apabila menggunakan lahan PT Badak LNG, maka tak perlu merogog anggaran untuk membangun pelabuhan dan bandara khusus lagi. Dari informasi yang dihimpun, luas lahan tersebut sekira 450 hektare.

Pilihan lokasi kedua, bila membutuhkan lahan lebih dari 450 hektare, pemerintah kota Bontang juga menyiapkan lahan di Bontang Lestari.

Informasi yang didapat mampu mencukupi kebutuhan luasan lahan hingga seribu hektare.

Status lahan di sana sudah tuntas, hanya saja ada 60 hektare masih harus dilakukan pelepasan aset pemerintah kota, yakni eks Lapangan Terbang Layang.

Baca juga: Proyek Kilang Minyak Batal, Ketua Komisi II DPRD Sebut Bontang Masih Kawasan Paling Representatif

Baca juga: Soal Kilang Minyak Batal Dibangun di Bontang, Komisi II DPRD Yakini Pusat Bakal Tinjau Ulang

"Tentu nanti kita akan koordinasi lebih intens dengan yang terkait. Supaaya betul-betul lebih klir kondisi lahan kita seperti itu," ujarnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved