Pilkada Samarinda

Banyaknya Jalan Rusak di Kota Samarinda, Ini Tanggap Ketiga Pasangan Calon

Debat semalam menjadi debat pamungkas ketiga paslon dalam menjawab apa saja kebutuhan yang diinginkan warga kota Samarinda.

TRIBUNKALTIM.CO/NEVRIANTO HARDI PRASETYO
Ketiga pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Samarinda beradu gagasan dalam debat publik ketiga di hotel Aston, Samarinda. Di debat ketiga ini menjadi debat terakhir para paslon untuk mengajak masyarakat memilih pada tanggal 9 Desember mendatang. TRIBUNKALTIM.CO/NEVRIANTO HARDI PRASETYO 

"Dana tanggap darurat jadi penting tidak perlu nunggu pohon pisang tumbuh apalagi menunggu satu tahun," ucap calon Wakil Walikota nomor urut 3 Sarwono.

Sementara itu paslon nomor urut 1 Barkati-Darlis berikan tanggapan terkait perihal tersebut.

Menurutnya ia bisa berkoordinasi dengan para legislatif di DPRD kota Samarinda.

Belum lagi dengan adanya reses dari DPRD bisa menjadi masukan dalam memperbaiki jalan tersebut.

"Tentunya Kita memaksimalkan peran serta anggota DPRD Kota maupun provinsi melalui reses dan tentunya Kepala daerah harus banyak melihat kondisi lingkungan dan juga mendengar keinginan dan kebutuhan masyarakat Sehingga Kepala daerah bisa merealisasikan. Harus dipastikan tidak boleh menerima laporan dari bawahan," ucap calon Wakil Walikota nomor urut 1 Darlis Pattalongi.

Baca Juga: Malam Ini Debat Pilwali Samarinda, Ini Penjelasan KPU

Baca Juga: LIVE STREAMING Debat Terakhir Pilkada Samarinda 2020 Malam Ini, Adu Tajam Visi Misi 3 Paslon

Baca Juga: NEWS VIDEO Agar Masyarakat Bisa Menilai, Jerinx Ingin Ajak Debat Jaksa, Tapi Disiarkan di YouTube

Sementara itu calon wakil Walikota nomor urut 2 Rusmadi Wongso mengatakan dana tanggap darurat itu bukanlah suatu hal memberikan dampak efektif terkait pembangunan jalan.

Jika ia terpilih bersama calon Walikota nomor 2 Andi Harun maka ia akan memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk turun ke lapangan dan memberikan laporan sesuai fakta di lapangan.

"Jalan bukan dalam situasi tanggap darurat. Ini adalah posisi jalan yang sudah diketahui masyarakat. Dan untuk membuat jalan tersebut pertama Dinas PU harus kontrol. Petugas PU tidak di Kantor harus Di jalanan. Petugas PU harus memonitor. Kedua akses informasi ruang aduan kalau ada kejadian bisa direspon pemerintah," ucap Rusmadi.

(TribunKaltim.Co/Jino Prayudi Kartono)

Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved