Jelang Pilkada Serentak Berikut Pesan Penting Satgas Covid-19, Pilihlah yang Taat Protokol Kesehatan

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Pilkada Serentak diprediksi menjadi ajang penularan covid-19. Namun penyelenggara pilkada dan pemerintah tidak tinggal diam. Berbagai upaya dilakukan agar tidak terjadi peningkatan kasus usai pilkada.

Persiapan infrastruktur pilkada, simulasi, rapid tes dan persiapan antisipatif lainnya, telah disiapkan, agar prediksi itu tak terwujud.

Satgas Penanganan Covid-19 berharap Pilkada Serentak 2020 tidak menjadi ajang penularan baru atau bahkan melahirkan klaster baru Covid-19.

Hal tersebut seiring dengan tahapan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak yang akan berlangsung pada 9 Desember 2020.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menyampaikan 4 pesan penting untuk pelaksanaan Pilkada dalam masa pandemi.

"Dalam keadaan pandemi, tentunya pemilihan kepala daerah atau pemilihan umum (pemilu) tidak bisa dilakukan secara normal," ungkapnya.

Hal itu disampaikan saat memberi keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Graha BNPB, yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (3/12/2020).

Baca juga: Wakil Ketua MPR Ingatkan Pemerintah untuk Konsisten Tegakkan Aturan Penanganan Covid Protokol 3M

Baca juga: Protokol 3M Mujarab dalam Penanganan Covid-19, Risiko Infeksi Corona Bisa Diminimalisir

Untuk itu, Satgas Penanganan Covid-19 menyampaikan 4 pesan penting.

Pertama, masyarakat sebagai pemilih harus menyadari pentingnya peran kepala daerah untuk membawa masing-masing daerah bangkit dari Covid-19.

Pilihlah pemimpin yang menaati aturan-aturan terkait protokol kesehatan saat berkampanye, karena dapat menjadi cerminan tanggung jawab pemimpin kedepannya.

Karena Pilkada tahun ini akan menentukan arah ketahanan kesehatan serta pemulihan masing-masing daerah di tengah pandemi.

"Saya berharap masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya memiliki pemimpin yang bertanggung jawab dan memiliki kapasitas serta komitmen untuk memimpin daerah di tengah masa pandemi," katanya.

Kedua, masyarakat diminta selalu mematuhi protokol kesehatan selama gelaran Pilkada 2020 berlangsung.

Jangan sampai gelaran Pilkada berkontribusi terhadap peningkatan kasus atau menjadi klaster baru penularan.

"Gelaran Pilkada dapat berlangsung aman apabila semua pihak disiplin protokol kesehatan serta mengikuti aturan yang ditetapkan KPU," kata Wiku.

Baca juga: HUT Ke-40 Korem 091/ASN, Momentum Lebih Dekat dengan Rakyat dan Fokus Penanganan Covid -19

Baca juga: Satgas Penanganan Covid Pemkab Bogor Lakukan Rapid Test Imbas Kerumunan Massa Sambut Rizieq Shihab

Ketiga, kepada para calon pemimpin di daerah, manfaatkanlah sisa dua hari masa kampanye ini dengan baik dan jangan lelah mengkampanyekan pentingnya Pilkada yang aman dan bebas Covid-19.

"Bersikaplah dengan penuh tanggungjawab dan jangan melakukan kegiatan kampanye yang memicu kerumunan," tegas Wiku.

Keempat, kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di daerah, segera ambil tindakan yang tegas apabila ditemukan calon kepala daerah yang tidak mematuhi protokol kesehatan.

Bawaslu diminta berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 daerah untuk segera membubarkan kegiatan kampanye yang menimbulkan kerumunan.

Lalu, antisipasi mencegah lonjakan kasus Covid-19 sejauh ini sudah dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) jelang Pilkada.

KPU sendiri telah merumuskan aturan protokol kesehatan yang wajib dijalankan oleh penyelenggara pemilu.

Yaitu melakukan testing kepada petugas yang nanti akan bertugas di tempat pemungutan suara (TPS) dan memastikan petugas pelaksana sehat dan bebas Covid-19.

Lalu, pada TPS-TPS akan disiapkan tempat cuci tangan dan hand sanitizer.

Petugas pemilih juga diwajibkan memakai masker, menjaga jarak dan mengatur kedatangan pemilih sehingga dapat menghindari terjadinya kerumunan.

Setiap pemilih sebelum memasuki TPS akan diperiksa suhu tubuhnya guna memastikan kesehatannya.

Serta sebelum hari pelaksanaan harus dilakukan simulasi yang diawasi Satgas Covid-19.

Wiku juga merujuk pada data dari Our World in Data dan penelitian oleh Council of Foreign Relation pada September 2020.

Baca juga: Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir Ingatkan, Penanganan Covid-19 Tidak Boleh Surut

Baca juga: Cara Penanganan Covid-19 di Tempat Kerja, Pakar Kesehatan Masyarakat Kenalkan BOR Protokol

Hasil penelitian, beberapa negara yang menyelenggarakan pemilu tidak menunjukkan dampak yang signifikan terhadap kenaikan kasus positif Covid-19.

Di antaranya Kroasia, Republik Dominika, Malawi, Maladonia Utara, Korea Selatan serta Trinidad dan Tobago di wilayah kepulauan Karibia.

Meski demikian beberapa negara seperti Belarus, Polandia, Serbia, dan Singapura menunjukkan tren peningkatan kasus setelah pemilu.

Penyebab yang menjadi faktor lain seperti terjadinya demonstrasi lanjutan usai pemilu di Belarus, adanya pelonggaran aktivitas sosial ekonomi di Singapura,

serta ditemukan kasus yang tidak dilaporkan di Serbia setelah pemilu, sehingga terjadi peningkatan setelah proses perbaikan pencatatan dan pelaporan data.

Seperti diketahui, saat ini Pemerintah lewat Satgas Covid-19 saat ini terus menggencarkan kampanye penyuluhan 3M.

Kampanye 3M ini terus menerus disosialisasikan supaya masyarakat tidak lupa bahwa penyebaran Covid-19 banyak datang dari pergerakan manusia. Sehingga pelaksanaan 3M harus dijalankan secara ketat.

Catatan Redaksi:

Bersama-kita lawan virus Corona.

Tribunnews.com mengajak seluruh pembaca untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan.

Ingat pesan ibu, 3M (Memakai masker, rajin Mencuci tangan, dan selalu Menjaga jarak).

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul 4 Pesan Penting Satgas Covid-19 Jelang Pemungutan Suara Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020,