Penanganan Covid
Kepala Daerah yang Tidak Terapkan Protokol Covid-19 Saat Pilkada Serentak 2020, Bakal Ditegur Satgas
Protokol kesehatan memegang peran kunci keberlangsungan pemilihan kepala daerah serentak. Satu tahapan paling rawan telah kita lewati dengan baik
TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Protokol kesehatan memegang peran kunci dalam keberlangsungan pemilihan kepala daerah serentak. Satu tahapan paling rawan telah kita lewati dengan sangat baik.
Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan, pihaknya tidak segan mengingatkan pejabat daerah yang terpantau di wilayahnya tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik.
Terutama, dalam proses pelaksanaan pemunguntan suara Pilkada Serentak 2020.
Hal itu disampaikan Doni Monardo saat konferensi pers terkait Monitoring Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang disiarkan kanal YouTube BNPB Indonesia, Rabu (9/12/2020).
Baca juga: Satu Tahapan Penting Pilkada Serentak Usai, Doni Monardo Minta Jangan Kendurkan Protokol Kesehatan
Baca juga: Meski Vaksin Sudah Datang Masyarakat Diimbau Tetap Jalankan Protokol Kesehatan
"Kami melihat perkembangan dari seluruh provinsi. Ada provinsi dengan tingkat kepatuhan yang rendah, tetapi peringatan yang diberikan petugas juga rendah sekali. Lantas kami menghubungi pejabat terkait," kata Doni.
Dengan peringatan tersebut, Doni yakin penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak dapat lebih baik dan ada perubahan untuk keamanan serta keselamatan masyarakat.
"Kita lihat datanya sudah masuk sepuluh besar. Artinya apa, kalau ada pemberitahuan dan segera ditindaklanjuti maka di lapangan pun ada perubahan," jelas Doni.
Lebih lanjut, Kepala BNPB ini juga meminta agar peringatan ada sebelum terjadinya pelanggaran.
Sebab, hal itu juga berarti ada kepedulian dari sesama untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19.
Tentunya, kesuksesan dari pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang aman Covid-19 juga berawal dari kerja keras dari seluruh pihak yang selalu menjaga konsisten dan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan.
Baca juga: Poskesdes Muara Andeh Wilayah Terpencil Kabupaten Paser Tetap Utamakan Protokol Kesehatan
Baca juga: Patroli Protokol Kesehatan Masih Digelar Guna Tekan Penyebaran Covid-19 di Samarinda
"Kerja keras dari semua pihak diharapkan tidak kendor, tidak berhenti sampai dengan sekarang. Begitu ada pelanggaran langsung diingatkan. Jangan tunggu terjadinya pelanggaran. Sebelum ada pelanggaran diawali dengan peringatan-peringatan," ucap Doni.
"Apabila SOP yang telah disusun oleh KPU dilakukan dengan baik. Maka semuanya pasti berjalan dengan baik," pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, pemerintah lewat Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 saat ini terus menggencarkan kampanye penyuluhan protokol kesehatan 3M yaitu Memakai masker, rajin Mencuci tangan, dan selalu Menjaga jarak.
Kampanye 3M ini terus menerus disosialisasikan supaya masyarakat tidak lupa bahwa penyebaran Covid-19 banyak datang dari pergerakan manusia.
Makanya, pelaksanaan 3M harus dijalankan secara ketat.
Catatan Redaksi:
Bersama-kita lawan virus Corona.
Tribunnews.com mengajak seluruh pembaca untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan.
Ingat pesan ibu, 3M (Memakai masker, rajin Mencuci tangan, dan selalu Menjaga jarak).
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Doni Monardo Akan Tegur Kepala Daerah yang Tak Terapkan Protokol Covid-19 Saat Pilkada Serentak 2020,