Putusan Hakim Soal Kasus Dugaan Mahasiswa di Samarinda Bawa Sajam dan Penganiayaan dalam Unjuk Rasa

"Nah itu harus dilihat dahulu, jadi tidak sewenang-wenang," jelasnya.

Dirinya juga menyebut, bahwa dua alat bukti yang digunakan untuk menjerat seseorang harus minimum dan diperoleh dengan cara sah.

Ia pun memberi mcontoh, kategori sah dan tidak alat bukti. Contohnya ialah alat bukti, video yang dipaparkan pihak termohon dipersidangan. 

Sesuai dalam undang-undang ITE, alat bukti video yang disertakan penyidik, harus disertai bukti forensik digital. Sehingga harus pula melewati verifikasi.

Nah, Apabila alat bukti tersebut tidak dibuktikan uji forensik digital. Maka bisa dinyatakan alat bukti tersebut tidaklah orisinil.

Lalu soal pasal yang digunakan, tersangka ini dikenakan pasal 351 (WJ). Sedangkan banyak kategori penganiayaan.

Apabila tidak detail ayat yang digunakan, maka pasal hukum yang digunakan itu kabur.

Hal ini akan mengakibatkan pada tidak sahnya penangkapan dan penahanannya.

Karena penyidik hanya menggunakan pasal 351, jadi tidak jelas ayat mana.

"Sehingga itulah yang saya sebut kabur," ungkapnya.

Ia sudah mengetahui hasil sidang praperadilan pada dua mahasiswa ini, Orin mengucapkan bahwa tetap pada pendapat seperti yang telah disampaikan didalam persidangan, terkait kesaksiannya.

"Tetap pada pendapat saya. Tetapi dari pengadilan negeri sudah memutuskan itu, jadi harus menghormati putusan hakim ya," kata Orin.

"Jadi, memang harus dihormati bersama, walaupun saya sudah menjelaskan serta membeberkan bagaimana syarat penahanan penangkapan dan penetapan tersangka," pungkas Orin.

Cara lain kedua mahasiswa, dala. menempuh hukum, dikatakannya ialah memilih pilihan banding pada saat putusan pokok perkara yang akan dilangsungkan dalam waktu dekat.

"Kalau upaya lain itu kan bisa diambil setelah putusan, misalnya mengajukan banding," tutup Orin.

(Tribunkaltim.co/Mohammad Fairoussaniy)