PPU dan Paser Desak Pembangunan Infrastruktur sebagai Penyangga IKN: Bandara, Bendungan dan Jembatan

Ringkasan Berita:

• Pemkab Paser mengusulkan pembangunan Bendungan Lambakan sebagai dukungan strategis terhadap percepatan pembangunan IKN
• Pemkab PPU menekankan kebutuhan infrastruktur penyangga, termasuk bandara, bendungan air bersih, dan jembatan penghubung
• Otorita IKN dan DPD RI menegaskan komitmen pemerintah pusat dengan dukungan anggaran Rp48,8 triliun

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER -  Pemkab Paser dan Penajam Paser Utara (PPU) kompak mendukung percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dua kabupaten terdekat IKN itu menyampaikan program-program pembangunan yang menjadi prioritas sebagai daerah penyangga IKN.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser menegaskan komitmennya mendukung percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara dengan bersinergi bersama pemerintah pusat. 

Hal ini ditunjukkan melalui kehadiran Bupati Paser Fahmi Fadli dalam Rapat Kerja Wakil Ketua DPD RI Bidang Perekonomian dan Pembangunan bersama Otorita IKN, Gubernur Kaltim, serta kepala daerah mitra strategis IKN pada 21 November 2025.

Dalam rapat tersebut, dibahas sinergi pembangunan wilayah Kalimantan Timur untuk mendukung percepatan pembangunan IKN sekaligus memperkuat konektivitas antar daerah.

Baca juga: PPU Desak Penguatan Infrastruktur Penyangga IKN Demi Mobilitas dan Layanan Publik

“Para kepala daerah berkesempatan menyampaikan usulan, sinkronisasi program, serta merumuskan strategi percepatan pembangunan wilayah Timur I sebagai bagian dari dukungan terhadap pengembangan IKN,” ujar Fahmi.

Aspirasi Pemkab Paser

Salah satu program prioritas yang diusulkan Pemkab Paser adalah pembangunan Bendungan Lambakan, yang sebelumnya masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).

Bendungan ini membawahi dua kabupaten dan memiliki potensi menghasilkan energi terbarukan sebesar 18,8 megawatt listrik.

Selain itu, bendungan tersebut diproyeksikan mampu mereduksi banjir hingga 40 persen di wilayah hilir serta menyediakan kapasitas air mencapai 5.000 liter per detik.

Aspirasi Pemkab PPU

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) juga memanfaatkan Rapat Kerja bersama Wakil Ketua DPD RI Bidang Perekonomian dan Pembangunan untuk mengungkapkan berbagai usulan.

Pertemuan tersebut digelar di Kantor Kemenko 3 IKN. 

Pemkab PPU menyampaikan kebutuhan infrastruktur penyangga IKN, guna memastikan kesiapan PPU sebagai wilayah pendukung pertumbuhan IKN.

Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin menegaskan bahwa peningkatan fasilitas dasar harus segera dilakukan agar mobilitas, pelayanan publik, dan pertumbuhan kawasan penyangga berjalan optimal.

Beberapa usulan utama Pemkab PPU antara lain:

• Peningkatan status bandara IKN dari domestik menjadi internasional untuk memperkuat konektivitas.
• Percepatan pembangunan Bendungan Talake dan Lawe-lawe guna menjamin ketersediaan air bersih di tiga kecamatan penyangga.
• Realisasi Jembatan Riko–Gersik dan Nipah-Nipah–Balikpapan sebagai akses vital yang mendukung mobilitas ekonomi masyarakat.

“PPU memerlukan dukungan konkret agar peningkatan infrastruktur tidak tertinggal dari laju pembangunan IKN. Ini bukan hanya kepentingan daerah, tetapi kepentingan nasional,” tegas Waris, Minggu (23/11/2025).