Breaking News:

Pentingnya Analisis Standar Belanja bagi Pemerintah Daerah Pasca Pilkada Serentak 2020

USAI sudah Pilkada serentak pada 9 Desember 2020. Kini tiba waktunya bagi para pemenang pilkada berbenah, bekerja, mengabdi serta melayani masyarakat.

HO
Dr. Nurmadhani Fitri Suyuthi, SE,MSi,¬†Akademisi/ Peneliti 

Sektor publik merupakan proyek tender pemerintah sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi.

Masih rendahnya ketepatan dan kecermatan dalam perencanaan keuangan daerah juga menunjukkan bahwa beberapa Pemerintah Daerah dalam membuat perencanaan anggaran belanja daerah masih didominasi oleh paradigma lama “berorientasi pada anggaran tahun lalu kemudian dilakukan penambahan atau pengurangan saja tanpa melihat pada kinerja masing-masingnya”.

Hal ini semakin diperburuk oleh keterbatasan kemampuan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan, sementara pengeluaran semakin meningkat, tetapi tidak diikuti dengan penentuan skala prioritas dan besarnya plafon anggaran.

Keadaan tersebut pada akhirnya menyebabkan kemungkinan underfinancing atau overfinancing yang berdampak pada tingkat efisiensi dan efektifitas unit-unit kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan beberapa regulasi yang terkait yaitu Undang-Undang No.32 Th.2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti dari Undang-Undang No.22 Th.1999 menyatakan perlunya Analisis Standar Belanja (ASB) dalam pengelolaan keuangan daerah.

Undang-undang No.25 Th.1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang No.23 Th.2014 tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri No.90 Th.2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi.

Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Kepmendagri No.050-3708 Th.2020 dan Peraturan Pemerintah No.12 Th.2019 tentang Pengelolaan Keuangan membawa perubahan fundamental terhadap tata kelola pemerintahan dan hubungan keuangan, pengelolaan Anggaran Daerah dan menegaskan betapa pentingnya Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) untuk diterapkan pada Pemerintah Daerah.

Penggunaan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) untuk mengukur kinerja dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tugas yang telah ditetapkan melalui indikator yakni indikator input berupa dana, sumber daya dan metode kerja.

Agar input dapat diinformasikan secara akurat dalam anggaran, maka diperlukan penilaian terhadap kewajarannya. Dalam penilaian kewajaran input dengan output inilah peran Analisis Standar Belanja (ASB) sangat diperlukan.

Sistem Analisis Standar Belanja (ASB) telah diterapkan oleh beberapa daerah/institusi, diharapkan kedepan Pemerintah Daerah wajib untuk memiliki ASB dan diharapkan tidak ada lagi ketimpangan beban kerja dengan penganggaran.

Halaman
123
Editor: Sumarsono
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved