Resmi, Akhirnya Gerindra Bersikap Soal Pembubaran FPI oleh Pemerintah Jokowi, Bagaimana Fadli Zon?
Resmi akhirnya sikap resmi Gerindra soal pembubaran FPI oleh Pemerintah Jokowi, bagaimana Fadli Zon?.
lihat foto
Adapun dalam konferensi pers tersebut, Mahfud MD didampingi Mendagri Tito Karnavian, Kepala BIN Budi Gunawan, Menkumham Yassona Laoly, dan Menkominfo Jhonny G Plate.
Kemudian Jaksa Agung Burhanudin, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Idam Azis, Kepala KSP Moeldoko, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar, dan Kepala PPATK Dian Ediana.
Respon Fadli Zon
Sementara itu, Politikus Partai Gerindra, Fadli Zon, menyebut, keputusan pemerintah itu sebagai praktik otoritarianisme.
Baca juga: Terjawab Motif Gisel Rekam Video Syur 19 Detik, Terkuak Hobi Michael Yukinobu de Fretes Mirip Wijin
Menurutnya, pelarangan FPI tersebut sebagai bentuk pembunuhan demokrasi.
"Sebuah pelarangan organisasi tanpa proses pengadilan adalah praktik otoritarianisme."
"Ini pembunuhan thd demokrasi n telah menyelewengkan konstitusi," tulis Fadli Zon di akun Twitter @fadlizon, Rabu (30/12/2020).
Ada Video Deklarasi Front Persatuan Islam di Kaltim
Beredar di jagat maya video deklarasi Front Persatuan Islam (FPI) Kalimantan Timur (Kaltim).
Di dalam video yang berdurasi sekira 4 menit tersebut, terlihat ada salah seorang berpakaian putih yang menjadi pemimpin puluhan orang di belakangnya, membacakan deklarasi tersebut.
Adapun isi deklarasi tersebut, menyebutkan bahwa berdirinya FPI Kaltim yakni atas dasar inisiasi dari para alim ulama, habaib dan dan aktivis keadilan dan juga tokoh masyarakat dari beberapa kabupaten/kota di Kaltim.
"Hari ini Jumat 1 Januari 2021, kami para tokoh agama, habaib, alim ulama, dan aktivis keadilan serta tokoh masyarakat dari beberapa kabupaten dan kota provinsi Kalimantan Timur mendeklarasikan Front Persatuan Islam Kalimantan Timur yang disingkat FPI.
Baca juga: Resmi, Indonesia Lockdown dari WNA, Tiru Jepang Antisipasi Virus Corona Jenis Baru, Catat Jadwalnya
Sebagai wadah dalam membela agama, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berkesesuaian dengan norma-norma Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
