Ternyata FPI Bukan Kategori Ormas Terlarang, Beda dengan PKI Dibongkar, Penjelasan Hamdan Zoelva

Ternyata FPI bukan kategori ormas terlarang, beda dengan PKI dibongkar, simak penjelasan Hamdan Zoelva

KOMPAS.com
Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva saat memimpin sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, Rabu (6/8/2014). 

TRIBUNKALTIM.CO Ternyata FPI bukan kategori ormas terlarang, beda dengan PKI dibongkar, simak penjelasan Hamdan Zoelva.

Pakar Hukum Hamdan Zoelva angkat bicara mengenai status Front Pembela Islam ( FPI) usai dinyatakan bubar oleh Pemerintah.

Ketua Mahkamah Konstitusi setelah Mahfud MD ini pun membeberkan ada perbedaan mencolok antara FPI dan Partai Komunis Indonesia ( PKI).

Hamdan Zoelva berkesimpulan, organisasi yang dipimpin Habib Rizieq Shihab ini bukan ormas terlarang.

Diketahui, pelarangan FPI beraktivitas di Indonesia disampaikan Menkopolhukam Mahfud MD.

Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia periode 2013-2015 dan ahli hukum, Hamdan Zoelva turut berkomentar tentang polemik pelarangan aktivitas dan penggunaan atribut Front Pembela Islam ( FPI).

Baca juga: Blak-blakan ke Bos ILC Karni Ilyas, Sandiaga Uno Bocorkan Tolak Tawaran Prabowo, Pendukung Kecewa

Baca juga: Kini Dilarang Pemerintah Jokowi, Refly Harun Kenang FPI Penjarakan Ahok & Menangkan Anies di Jakarta

Baca juga: Akhirnya Refly Harun Bongkar Motif Pemerintah Jokowi Larang Front Pembela Islam, FPI Ormas Politik

Baca juga: Terjawab, Sule Bongkar Beda Anak Teddy dengan Nathalie Holscher, Beri Larangan Rizky & Putri Delina

Sebelumnya, Front Pembela Islam ( FPI) dinyatakan bubar baik sebagai organisasi massa maupun organisasi lainnya dan dilarang melakukan berbagai aktivitas di Indonesia.

Pengumuman pembubaran FPI itu berlangsung hari ini, Rabu (30/12/2020) atau dua hari sebelum pergantian tahun atau bertepatan dengan Rabu Kliwon 15 Jumadil Awal.

"Bahwa FPI sejak 21 Juni 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas, tetapi sebagai organisasi, FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan yang melanggar hukum," ungkap Menko Polhukam Mahfud MD dikutip dari Kompas TV.

"Seperti tindak kekerasan, sweeping secara sepihak, provokasi, dan sebagainya," ungkapnya.

Mohammad Mahfud MD menyebut berdasar peraturan perundang-undangan dan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK), tertanggal 23 Desember 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan FPI.

"Karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik ormas maupun organisasi biasa," ujarnya.

"Kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI, dianggap tidak ada dan harus ditolak, terhitung hari ini," tegas Mahfud.

Penghentian kegiatan FPI disebut Mahfud MD tertuang dalam Surat Keputusan Bersama enam pimpinan tertinggi kementerian dan lembaga.

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved