Berita Kaltim Terkini
Gubernur Kaltim Isran Noor Menilai Kontrol Pengawasan Dana CSR Belum Maksimal
Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Isran Noor, sempat menyebutkan potensi Dana Corporate Social Responsibility ( CSR ).
Penulis: Jino Prayudi Kartono | Editor: Budi Susilo
lihat foto
Kadis Abdu Safa Muha, mengaku sejatinya selisih warga miskin yang belum menerima santunan
bisa dipenuhi melalui APBD Kota Bontang.
Hanya saja, regulasi untuk penyaluran santunan dari Pemkot ke warga miskin Bontang belum ada.
"Minimal butuh Peraturan Wali Kota ( Perwali ) alasannya karena APBN belum mengcover seluruh warga miskin," ujarnya.
Selain itu, instansinya perlu suntikan anggaram lebih untuk pemenuhan 3 KK tersebut.
Ia mengasumsikan instansinya butug sekitar Rp 12-13 miliar atau naik sekitar Rp 2-3 miliar dari anggaran tahun ini.
Baca juga: DPRD Kukar Minta CSR Perusahaan Harus Tepat Sasaran
Baca juga: Resmikan Pusban dan Pasar Desa Suka Maju, Bupati Edi Apresiasi Program CSR PT KPUC
Baca juga: Laksanakan Program CSR, PLN Beri Pelatihan Pengembangan Usaha Kain Keset bagi Warga Sangatta Utara
"Kalau misalnya Badan Anggaran ( Banggar ) DPRD Bontang mengusulkan ada suntikan anggaran.
Kami nanti akan siapkan regulasi untuk memenuhi kebutuhan santunan bagi 3 ribu KK itu," katanya.
Solusi alternatif lain yang ditawarkan yakni peran serta dari perusahaan.
Pihaknya mengajak agar perusahaan mampu menutupi kebutuhan 3 ribu KK yang belum tercover oleh
PKH melalui dana Corporate Sosial Responsibility ( CSR ) mereka.
"Kami meminta juga supaya perusahaan bersinergi dengan kami agar penyaluran CSR itu berbasis data dan tepat sasaran. Toh kan kami yang punya data," ujar dia.
Program CSR untuk UMKM
Masih dari Bontang, diberitakan sebelumnya, Produk UKM Bontang susah bersaing dengan produk luar.
Produk pelaku usaha kecil, mikro dan menengah di Kota Bontang Kalimantan Timur belum mampu bersaing dengan produk dari luar daerah sebab harga jual terlalu tinggi.
