Berita Berau Terkini
Kasus Covid-19 Terus Bertambah, Wakil Ketua DPRD Berau Dukung Program Vaksinasi
program vaksinasi yang menjadi program pemerintah pusat, sebagai upaya menekan dan mengendalikan covid-19 yang mewabah hingga saat ini
Penulis: Ikbal Nurkarim | Editor: Samir Paturusi
TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Wakil Ketua DPRD Berau Syarifatul Syadiah mendukung adanya program vaksinasi yang menjadi program pemerintah pusat, sebagai upaya menekan dan mengendalikan covid-19 yang mewabah hingga saat ini, Jumat (8/1/2021).
Untuk di Berau sendiri politisi partai Golkar itu berharap bisa segera dilakukan terlebih sejumlah tenaga kesehatan atau Nakes terpapar covid-19 ditambah angka terkonfirmasi positif di Bumi Batiwakkal terus mengalami peningkatan jumlah kasus.
Baca juga: Izin Tambang Diberikan ke Pemerintah Pusat, Gubernur Kaltim Isran Noor: Emang Gue Pikirin
Baca juga: Beberapa Tenaga Kesehatan tak Berani Divaksin, Ketua IDI Bontang Sebut Pemerintah Kurang Sosialisasi
Baca juga: Pemuda di Sebulu Kukar Diamankan Anggota Polsek Karena Dipergoki Bawa Sabu 100 Gram
"Kami ingin segera dilakukan karena saat ini kondisi Nakes kita sangat terbatas terlebih banyak dalam kondisi kelelahan, tanpa di back up vaksin bisa drop ditambah jumlah kasus covid-19 di Berau yang masih positif mencapai 600 orang lebih, ini tak bisa di bayangkan jika Nakes kita pada berjatuhan," ungkap Syarifatul Syadiah.
"Kami sangat bersyukur kalau segera dilakukan vaksin agar antibodi Nakes kita bisa terjaga dan terlindungi agar stamina mereka tetap bagus sehingga kebal virus dalam memberi pelayanan tentunya bisa maksimal tanpa dihantui rasa ketakutan terpapar covid," tuturnya.
Baca juga: Hindari Banjir, Warga Memutar Lewati Jembatan Mahakam dari Loa Janan ke Sempaja Samarinda
Baca juga: Perbaikan Jalan Poros Samarinda-Balikpapan Kilometer 6 Tunggu Biaya Pemerintah Pusat.
Wakil ketua DPRD Berau itu, juga mengajak masyarakat untuk mendukung program pemerintah pasalnya virus Corona atau covid-19 benar-benar ada untuk menegaskan bagi mereka yang masih tidak percaya.
"Mari kita dukung program pemerintah karena virus ini benar-benar ada, dan tentunya vaksin covid-19 telah melalui sejumlah uji coba jadi jika tidak ada penyakit penyerta agar bisa di vaksin," pungkasnya.
"Jadi sasaran vaksinasi agar terbuka kepada petugas vaksin, agar nantinya bisa diantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan, karena yang di vaksin harus sehat jadi yang memiliki penyakit bawaan tidak di vaksin," pungkasnya.
Baca juga: Jatah Vaksin dan Jumlah Nakes di Bontang Direvisi Pemprov Kaltim, Dinkes tak Mengetahui Alasanya
Baca juga: Program Vaksinasi Covid-19 Dipercaya jadi Solusi Kebangkitan Ekonomi Balikpapan
Baca juga: Vaksinasi Corona Perdana, Selain Jokowi, Beredar Nama Najwa, dr Tirta, Raffi Ahmad & BCL Ikut Gabung
Ia menambahkan agar penerapan disiplin protokol kesehatan tetap menjadi utama dalam upaya menekan penyebaran covid-19 serta berperilaku hidup sehat agar antibodi tetap terjaga.
Pelaksana tugas (Plt) Bupati Berau Agus Tantomo mengatakan dari laporan Dinas Kesehatan, Berau akan menerima 1.800 dosis vaksin dan diperuntukkan untuk Nakes sesuai ketentuan pemerintah pusat. Setiap Nakes rencananya akan mendapat dua dosis vaksin.
"Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan ke saya insyaAllah Minggu ketiga Januari tahap satu vaksin di Kabupaten Berau tiba, tadi sudah dilihatkan angkanya kita menerima 1.800, itu berarti sembilan ratus sasaran penerima vaksin, karena satu orang dua kali disuntik," jelas Agus Tantomo.
"Jadi mungkin pertama itu tiba 9 ratus dosis, kemudian dua atau tiga Minggu kemudian tiba lagi 9 ratus. Artinya di tahap pertama Berau akan menerima 1.800 dosis untuk sembilan ratus orang di Kabupaten Berau," pungkasnya.
Baca juga: Plt Bupati Bulungan Ingkong Ala Siap Divaksin Covid-19, Beri Jaminan pada Masyarakat Vaksin Aman
Baca juga: Kapolres Kutim Sarankan Dinkes Sosialisasikan Manfaat Vaksin Covid-19
Lanjut Agus mengatakan sesuai ketentuan pemerintah pusat untuk tahap pertama tenaga kesehatan atau Nakes yang menjadi sasaran suntik vaksin covid-19.
"Namun, nanti untuk menjawab keraguan masyarakat, kepala daerah dan beberapa unsur lainnya seperti Forkopimda dan sebagainya itu yang akan disuntik lebih dulu. Mungkin paling tidak 10 orang," tuturnya.
(TribunKaltim.Co/Ikbal Nurkarim)