Wakil Ketua DPRD Nunukan Ungkap Harga Gas Elpiji 3 Kg Hingga Rp 70 Ribu Per Tabung

TRIBUNKALTIM.CO, NUNUKAN - Gas elpiji 3 kg kembali jadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara ( Kaltara).

Namun, kali ini bukan soal kelangkaan gas melon tersebut, melainkan harga jual gas elpiji 3 kg di pangkalan melebihi batas maksimal yang telah disepakati bersama pemerintah daerah.

Diketahui harga jual maksimal yang ditetapkan bersama pemerintah daerah sebesar Rp 18,5 ribu per tabung.

Baca juga: UPDATE Virus Corona di Balikpapan, Rencana Pembatasan Kegiatan, Walikota Rizal Effendi Beri Bocoran

Baca juga: Kronologi Pengeroyokan di Kukar, Bermula dari Berkunjung ke Rumah Wanita, Polisi Masih Buru Pelaku

Baca juga: Puluhan Mahasiswa Unmul Gelar Aksi di Depan Rektorat, Tuntut Digratiskan UKT

Tak hanya itu, DPRD Nunukan juga menyoroti peruntukkan gas melon yang seharusnya diperuntukkan bagi keluarga miskin, justru terjual dalam jumlah yang banyak kepada pengecer.

Dari pengecer kemudian menjual kembali ke masyarakat dengan harga yang melonjak tinggi.

"Kalaupun penjualan di pangkalan diangka Rp20 ribu masih terbilang wajar. Dari hasil rapat dua hari lalu dengan aliansi masyarakat peduli Nunukan, banyak Elpiji 3Kg yang dibeli oleh warga justru ke pengecer bukan ke pangkalan dengan harga Rp 50 ribu per tabung, bahkan ada yang sampai Rp70 ribu per tabung," kata Wakil DPRD Kabupaten Nunukan, Burhanuddin kepada TribunKaltim.Co, Rabu (13/01/2021).

Baca juga: Dinkes Kaltim Sebut 10 Tokoh Masyarakat Samarinda dan Kukar Akan Ikuti Vaksinasi Massal Covid-19

Baca juga: Tuntut Gratiskan UKT, Hari Ini Aliansi Mahasiswa Unmul Akan Gelar Aksi Kepung Gedung Rektorat

Menurut Burhanuddin, hasil rapat dengan aliansi masyarakat peduli Nunukan dua hari lalu menghasilkan dua kesimpulan yang perlu menjadi atensi pemerintah daerah termasuk pangkalan gas Elpiji 3Kg.

Dia menilai pendistribusian gas melon banyak mengalami 'kebocoran', artinya setelah dari pangkalan, banyak oknum (pengecer) menjual di luar daripada harga yang menjadi ketentuan pemerintah daerah.

"Kesimpulan rapat ada dua hal, pertama tim pemerintah daerah yang sudah dibentuk lama untuk mengawasi harga termasuk pendistribusian gas Elpiji 3Kg di setiap pangkalan harus bekerja lebih serius.

Tindak tegas pangkalan yang 'nakal' artinya menjual di luar harga yang disepakati. Dan tidak boleh jual ke pengecer harus peruntukkannya untuk masyarakat langsung.

Para pengecer juga harus ditindak tegas. Kedua, masih banyak kuota tabung yang keluar masuk dari Nunukan-Sebatik begitupun sebaliknya," ucapnya.

Baca juga: Masa Tanggap Darurat Bencana Kebakaran di Nunukan Hingga 17 Januari

Baca juga: HUT ke 48, DPC PDI Perjuangan di Nunukan Kaltara Bagikan 48 Tumpeng kepada 3 Panti Asuhan

Burhanuddin mengaku pendistribusian gas Elpiji 3Kg yang sesuai ketentuan yaitu dari agen didistribusikan ke pangkalan, yang kemudian dijual ke masyarakat langsung, utamanya keluarga miskin.

"Peruntukkan gas bersubsidi ini tidak sesuai, yang seharusnya dijual ke keluarga rumah tangga miskin, malah ada juga yang PNS. Kami serahkan kepada tim pemerintah daerah di dalamnya ada Kabag dan Asisten Ekonomi juga Satpol PP untuk menindak tegas pangkalan dan pengecer yang 'nakal', kami akan monitor tindak lanjut ini. Hasil dari rapat ini, tim pemerintah daerah yang harusnya informasikan ke agen dan pangkalan," ujarnya.

Dia menjelaskan, perihal ketersediaan tabung bersubsidi di Kabupaten Nunukan masih terbilang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dari keluarga miskin.

Baca juga: Bupati Asmin Laura Menilai Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan di Nunukan Terbilang Susah

Baca juga: Polsek Nunukan Masih Selidiki Motif Bakar Rumah dan Aniaya 4 Orang Dewasa dan 3 Anak

"Jumlah tabung yang datang ke Nunukan masih bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga miskin di Nunukan. Artinya tidak ada kelangkaan. Hanya saja selain harga, tabung gas di pangkalan habis dijual ke pengecer. Masyarakat yang harusnya mendapatkan tabung bersubsidi tidak mendapatkan lagi," tutur Burhanuddin.