Pelantikan Kapolri Baru Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo, Disorot Dosen Hukum dari Unmul Samarinda

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo akan dilantik sebagai Kapolri Rabu 27 Januari 2021 di Kota Jakarta. 

Pelantikan ini sekaligus menggantikan Kapolri sebelumnya Jenderal Polisi Idham Aziz yang memasuki masa pensiun.

Dengan memasuki babak baru ini tentu, Kapolri baru memiliki segudan pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan.

PR tersebut mendapat catatan oleh akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman ( Akademisi Unmul ) Kota Samarinda, Herdiansyah Hamzah.

Ia menilai beberapa PR harus dikerjakan selama kepemimpinan Listyo Sigit Wibowo. Reformasi dalam tubuh kepolisian harus dikerjakan selama kepemimpinan Listyo Sigit Prabowo kedepannya.

Baca juga: Hari Ini Dilantik Jadi Kapolri, Komitmen Listyo Sigit, dari Tilang hingga Tewasnya 6 Anggota FPI

Baca juga: CATAT, Daftar Komitmen Listyo Sigit Prabowo saat Resmi Jadi Kapolri, Dari Tilang Sampai Pam Swakarsa

Sebab ia menilai agenda kepolisian tidak jalan pada jalurnya. Sebab undang-undang kepolisian saat ini menurutnya masih merupakan produk orde reformasi.

"Kita ingin Polri dan seluruh jajarannya bekerja secara profesional, transparan, dan tidak berlaku diskriminatif. Tidak boleh ada perlakuan yang berbeda antara satu warga negara dengan warga negara lainnya (equality before the law), apalagi hanya atas dasar jabatan dan kekuasaan," ucap Herdiansyah Hamzah di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. 

Sementara itu ia menilai beberapa oknum anggota Polri saat ini masih melanggar hak asasi manusia (HAM). Bahkan seringkali anggota Polisi melakukan kriminalisasi kepada pejuang masyarakat maupun mahasiswa yang saat demo penolakan omnibus law beberapa waktu lalu.

"Bayangkan, berapa banyak petani, masyarakat adat, dan pejuang lingkungan yang dikriminalisasi hanya karena memperjuangkan tanah dan lingkungannya. Itu belum termasuk aksi-aksi demonstran anti omnibus law yang ditangkap dan digebukin. Ini semua kan fakta kalau Polri masih sangat jauh dari standar HAM," ujar Herdiansyah Hamzah.

Terakhir ia mencatat keputusan Listyo Sigit Prabowo yang menurutnya dianggap cukup kontroversi. Keputusan tersebut yaitu mengaktifkan kembali Pam Swakarsa.