Jokowi Keluarkan Aturan Baru Tangani Corona, Terapkan PPKM Mikro, Isolasi Mandiri Dikirim Makanan

TRIBUNKALTIM.CO - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan kebijakan baru untuk menangani penyeberan virus Corona di Indonesia.

Setelah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)  sebelumnya dianggap tak efektif.

Kini Jokowi menelurkan kebijakan baru yakni PPKM Mikro.

PPKM Mikro ini lebih menitikberatkan kepada pengawsan sampai tingkat desa.

Termasuk mengawasi orang-orang yang melakukan isolasi mandiri.  

Presiden Joko Widodo telah memutuskan akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro mulai 9 Februari 2021.

"Berdasarkan keputusan Presiden bahwa mulai 9 Februari ini akan dilaksanakan PPKM berskala mikro," ujar Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19 Nasional, Brigjen TNI (Purn) Alexander Ginting dalam diskusi virtual yang digelar BNPB, Jumat (5/2/2021).

• Sabtu Minggu Kaltim Senyap, Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan Tetap Beroperasi, Perketat Prokes

• Transfer Liga Italia, Muluskan Langkah Datangkan Pemain Muda Brasil, AC Milan Korbankan Castillejo

Dalam penerapan PPKM berskala mikro ini, Alexander menganjurkan setiap desa dapat mendirikan posko tanggap Covid-19.

Posisi posko ini menjadi pelengkap upaya pemerintah menanggulangi penyebaran di wilayah hulu.

Selain itu, posko ini juga dapat berperan sebagai pendamping tim pelacak dan fasilitas kesehatan di tingkat desa seperti puskesmas.

"Artinya harus ada posko di desa yang mendampingi puskemas, yang mendampingi tim pelacak. Sehingga mereka yang diisolasi harus 14 hari dikurung, kalau dikurung harus dikasih makan, harus diawasi," kata dia.

Ia menambahkan, kian tingginya kasus Covid-19 di Indonesia membuat pemerintah mulai bergerak dengan membenahi permasalahan yang ada di hulu.

Akan tetapi, pembenahan ini bukan saja menjadi tanggung jawab petugas kesehatan, melainkan membutuhkan kerja sama semua pihak.

Untuk itu, pemerintah akan mengintervensi permasalahan yang ada di hulu.

"Karena itu, kita harus intervensinya sampai ke daerah yang paling jauh, ke rakyat pedesaan. Maka, dibuatlah sekarang programnya PPKM berskala mikro," imbuh dia.

• UPDATE Mengungkap Asal Usul Virus Corona di Wuhan, Tim WHO tak Tampik Teori Kebocoran Laboratorium

• Waspada Vaksin Corona Palsu Asal China, Garam Dimasukan Pelaku ke Jarum Suntik

Jokowi Akui PPKM tak Efektif Turunkan Kasus Corona, Presiden : Kita Harus Ngomong Apa Adanya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak efektif.

 Jokowi melihat PPKM belum mampu menurunkan angka covid-19 di Indonesia.

Dalam Ratas tentang Pendisiplinan Melawan COVID-19 pada Jumat (29/01/2021), Jokowi menyampaikan mobilitas masyrakat tetap tinggi meskipun PPKM diberlakukan.

Bahkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menilai implementasi PPKM tidak tegas dan tidak konsisten.  

PPKM periode pertama sendiri diterapkan 11-25 Januari 2021 

PPKM dilaksanakan di seluruh Provinsi Jawa dan Bali.

Video Ratas tersebut baru diungggah di akun Youtube Sekretariat Kabinet pada Minggu (31/1/2021) ini.

Selain menyinggung pelaksanaan PPKM yang tidak efektif, Jokowi juga mengingatkan soal ekonomi yang turun saat PPKM diberlakukan.

Berikut pernyataan lengkap Jokowi terkait pelaksaan PPKM sebagaimana dikutip dari Youtube Sekretariat Kabinet:

• Anies Baswedan Sudah Lama Ingin Dipinang PDIP, Berikut Sejumlah Faktanya

• Video Sebelum Ayu Ting Ting Batal Menikah Jadi Sorotan, Ekspresi Adit Jayusman Diulas, Ada Ketakutan

Bismillahirrahmanirahim

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya.

Saya ingin menyampaikan mengenai yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11 Januari sampai 25 Januari.

Kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif.

Mobilitas juga masih tinggi, karena kita memiliki (data mobilitas), indeks mobility-nya ada. Sehingga di beberapa provinsi Covid-19-nya tetep naik.

Saya ingin Menko ajak sebanyak banyaknya pakar epidemiologi, sehingga dalam mendesain kebijakan itu betul-betul bisa lebih komprehensif.

Sebetulnya esensi dari PPKM ini kan membatasi moblitas.

Namanya saja kan pembatasan kegiatan masyarakat. Tetapi yang saya lihat di implementasinya kita tidak tegas dan tidak konsisten.

Ini hanyalah masalah implementasi ini. Sehingga saya minta betul-betul turun ke lapangan, ada di lapangan tetapi juga siap dengan cara-cara yang lebih praktis dan sederhana agar masyarakat tahu apa sih yang namanya 3 M itu.

Siapin juga masker yang memiliki standar-standar yang bener sehingga masyarakat yang tidak pakai langsung diberi (masker), pakai, diberitahu apa apa apa apa.

Ini memang harus bekerja sesimpel mungkin, sesederhana mungkin tapi betul-betul ada di lapangan, di provisi-provinsi yang sudah kita sepakati.

Yang kedua, menurut saya, hati-hati ini turun. Ada PPKM, ekonomi turun.

Sebetulnya nggak papa, asal Covid-nya juga turun. Tapi ini ndak.

Menurut saya, coba dilihat lagi. Tolong ini betul-betul dikalkulasi.

Betul-betul dihitung sehingga kita mendapatkan formula yang memang formula standart itu nggak ada. Negara lain nggak ada, formula standart apa nggak ada. Yang bener yang mana juga nggak ada.

Yang lockdown pun juga eksponensial juga.

Saya rasa sore ini hanya itu saja yang ingin saya sampaikan.

Kemudian saya kira setelah itu kita harapkan di Februari ini kita kepung dengan vaksinasi.

• Login www.prakerja.go.id, Ini Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 12 2021, Syarat, Sudah Mau Dibuka

• Kaltim Senyap dan Berdiam Diri, Bandara APT Pranoto Samarinda Tidak Ditutup, Masih Ada Penerbangan

Saya rasa itu sebagai pengantar.

Yang ingin saya dengar adalah implementasi lapangannya seperti apa.

Mungkin di Kementerian Agama melibatkan tokoh tokoh agamanya seperti apa, TNI seperti apa, di Polri seperti apa dan pak Mengko nanti yang bisa men-drive agar ini nanti betul-betul lapangannya terjadi. Saya rasa itu.

(*)

Editor : Januar Alamijaya

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Diterapkan Mulai 9 Februari, Ini yang Perlu Diketahui Mengenai Kebijakan Baru PPKM Berskala Mikro, https://www.tribunnews.com/nasional/2021/02/06/diterapkan-mulai-9-februari-ini-yang-perlu-diketahui-mengenai-kebijakan-baru-ppkm-berskala-mikro.