Akhirnya Golkar & NasDem Berbalik, Seirama dengan PDIP Soal Revisi UU Pemilu, Anies Bisa Gigit Jari

TRIBUNKALTIM.CO - Jumlah partai politik yang menolak revisi UU Pemilu makin bertambah.

Sebelumnya, PDIP disebut sebagai parpol yang paling getol agar Pilkada dilaksanakan serentak dengan Pemilu 2024.

Kini, giliran Golkar yang akhirnya berbalik arah mendukung agar UU Pemilu tak direvisi, alias seirama dengan partai besutan Megawati.

Sebelumnya, Nasdem lebih dulu mengusulkan agar UU Pemilu tak direvisi.

Beberapa pengamat politik menyebut, jika UU Pemilu tak direvisi, kandidat seperti Gubernur DKI Anies Baswedan bisa gigit jari.

Pasalnya, masa jabatan Anies Baswedan habis pada 2022, dan Pilkada baru digelar pada 2024.

• Tak Berkelit Ganjar Pranowo Langsung Akui Banjir di Semarang Salahnya, Anies Baswedan Sempat Disorot

• Kabar Terkini Wishnutama Usai Diganti Sandiaga Uno dari Menparekraf, Jadi Komisaris Utama Telkomsel?

Dengan demikian, Anies akan menganggur selama 2 tahun menunggu Pilgub DKI digelar.

Partai Golkar mengubah sikapnya soal wacana revisi UU Pemilu.

Partai berlambang pohon beringin itu kini mengusulkan agar revisi UU Pemilu ditunda.

"Partai Golkar dalam sikap terakhir setelah mencermati dan mempelajari RUU Pemilu, serta melihat situasi saat ini, memutuskan untuk menunda revisi UU Pemilu," kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin, saat dihubungi, Senin (8/2/2021).

Nurul Arifin menjelaskan, perubahan sikap Partai Golkar itu dilandasi oleh situasi pandemi Covid-19 yang belum memungkinkan untuk menggelar pilkada pada 2022 dan 2023.

Dalam draf revisi UU Pemilu, jadwal penyelenggaraan pilkada akan dinormalisasi dari tahun 2024 menjadi 2022 dan 2023.

"Kami mendukung Pemerintah untuk fokus pada penanganan pandemi Covid dan pemulihan ekonomi," ujar Nurul Arifin.

Sebelumnya, Nurul Arifin sempat menyebut partainya ingin pilkada dilaksanakan pada 2022 dan 2023.