Pengamat Beber PKB Serius Usung Raffi Ahmad - Agnes Monica di Pilgub DKI, Saingan Gibran & Anies

TRIBUNKALTIM.CO - Kapan Pilgub DKI Jakarta digelar masih menunggu direvisi atau tidaknya UU Pemilu.

Meski demikian, sejumlah nama yang akan menjadi pesaing Gubernur DKI Anies Baswedan sudah mulai mencuat.

Sebut saja Tri Rismaharini, hingga Gibran Rakabuming digadang-gadang maju di Pilgub DKI Jakarta.

Terbaru, PKB memasukkan nama Raffi Ahmad dan Agnes Monica sebagai kandidat bakal calon di Pilgub DKI.

Pengamat politik UIN Jakarta Adi Prayitno menilai, PKB serius mengusung Raffi Ahmad dan Agnez Mo maju di pemilihan gubernur (pilgub) DKI Jakarta 2024.

Kedua artis itu dinilai Adi bisa meningkatkan elektoral PKB, mengingat Raffi dan Agnez memiliki penggemar yang cukup banyak.

• Tak Tinggal Diam Mahfud MD Sindir Jusuf Kalla, Singgung Saracen, MCA, Piyungan & Ferdinand Hutahaean

• Refly Harun Sarankan GAR ITB Sorot Dosen Sendiri Dibanding Beri Label Radikal ke Din Syamsuddin

"Pasti PKB serius mau usung Raffi dan Agnes Mo di Jakarta. Dua artis ini bisa memberikan suntikan elektor secara langsung.

Setidaknya, follower keduanya potensial jd pemilih mereka saat pilkada," kata Adi saat dihubungi Tribunnews, Senin (15/2/2021).

Namun, Adi melihat justru masalah muncul dari Raffi dan Agnez itu sendiri.

Menurutnya, tak mudah bagi keduanya meninggalkan dunia keartisan yang telah membesarkan nama Raffi dan Agnez.

"Tak mudah meninggalkan dunia keartisan di puncak karir mereka saat ini.

Apalagi tak ada garansinya mereka menang," ujar Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia itu.

Sebelumnya diberitakan, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim ditanya pers mengenai isu Gibran Rakabuming Raka akan maju di Pilkada DKI Jakarta 2024.

Isu itu mencuat di tengah kecurigaan pihak tertentu mengenai agenda terselubung Presiden Jokowi dan partai koalisi pemerintah untuk menjadikan Gibran sebagai calon gubernur DKI Jakarta 2024 di balik keputusan penghentian revisi UU Pemilu dan Pilkada.

Menurut Luqman, kecurigaan semacam itu terlalu spekulatif dan mengada-ada.

"Tapi, namanya spekulasi atau menduga, siapapun dan apapun boleh saja.

Ini negeri bebas.

Tidak ada larangan siapapun untuk menduga-duga," ujar Luqman, Jumat (12/2/2021).

"Jika pun benar Gibran akan maju pada Pikada DKI Jakarta 2024, itu hak politik yang dilindungi konstitusi," ujar Anggota Komisi II DPR RI ini.

Menurut dia, tentu Gibran dan Pak Jokowi sendiri yang bisa menjawab kebenarannya soal itu.

"Partai koalisi pemerintah tidak pada posisi kepentingan seperti itu," ujarnya.

PKB, menurut Luqman, juga partai lain dalam koalisi pemerintahan, punya agenda sendiri terhadap Pilkada 2024, termasuk Pilgub DKI.

• Akhirnya Mahfud MD Balas Komentar Jusuf Kalla Soal Cara Kritik Pemerintah Tanpa Dipanggil Polisi

"PKB belum terlalu serius berpikir ke sana.

Saat ini baru awal 2021, masih jauh menuju 2024," katanya.

Meski demikian, kata Luqman, di internal PKB tentu juga sudah ada ancang-ancang.

Bahkan, nama Raffi Ahmad dan Agnes Monica juga dilirik sebagai bagian dari luar unsur partai untuk Pilgub DKI Jakarta 2024.

"Untuk Pilgub DKI Jakarta 2024, PKB sudah menyiapkan beberapa kader mumpuni, diantaranya; Jazilul Fawaid (Wakil Ketua MPR RI), Faisol Reza (Ketua Komisi VI DPR RI), Cucun Ahmad Syamrizal (Ketua FPKB DPR RI) dan Hasbiyallah Ilyas (Ketua DPW PKB DKI Jakarta).

Dari luar unsur partai, PKB melirik artis Raffi Ahmad dan Agnes Monica untuk ditimang sebagai cagub DKI Jakarta 2024," imbuhnya.

• Wasiat Ustadz Maaher untuk Nikita Mirzani Sebelum Wafat Terungkap, Ustadz Derry Berharap Nyai Nonton

Tuduhan Partai Demokrat

Partai Demokrat dan PKS merupakan partai yang menginginkan agar Pilgub DKI digelar 2022 sesuai waktunya.

Partai Demokrat menduga putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka disiapkan maju di Pilgub DKI Jakarta mendatang, di balik penghentian pembahasan RUU Pemilu.

Ketua DPP PDI Perjuangan ( PDIP) menilai, pemikiran tersebut sangat pragmatis dan dangkal.

"Kok pola pikirnya sangat pragmatis dan dangkal ya," kata Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat saat dihubungi Tribunnews.com, Kamis (11/2/2021).

"Bukankah kepentingan nasional yang harus lebih didahulukan kesehatan, pemulihan ekonomi rakyat," imbuhnya.

Menurut Djarot Saiful Hidayat, dibutuhkan konsistensi dalam penerapan sebuah Undang-Undang.

Di mana dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur penyelenggaraan Pilkada 2024.

"Konsistensi dalam menjalankan Undang-undang pilkada yang sudah disepakati di tahun 2024," ujarnya.

Terkait Pilkada 2024, Djarot Saiful Hidayat menyatakan PDIP terus merapatkan barisan dan menyiapkan kader-kader terbaiknya.

"Tentang Pilkada di tahun 2024 tentunya partai ada mekanismenya tersendiri dan kita terus melalukan konsolidasi partai dan menyiapkan kader-kader pemimpin yang baik dan tetap teguh menjalankan Ideologi Pancasila," pungkas Djarot.

• Wanita Muda Hamil Akibat Masuk Angin, Keluarga Ungkap Hasil Tes Kehamilan Mengejutkan, Panggil Kyai

Diberitakan sebelumnya, Partai Demokrat melihat kejanggalan di balik dihentikannya pembahasan revisi UU Pemilu.

Wasekjen Partai Demokrat Irwan melihat ada kepentingan kekuasaan di balik penundaan RUU Pemilu.

Ia menduga ada kepentingan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong putranya Gibran Rakabuming untuk Pilkada DKI Jakarta di 2024.

Sebab, jika Pilkada digelar tahun 2022, dinilai terlalu cepat bagi wali kota Solo terpilih itu untuk bertarung di Pilgub DKI.

"Apakah ada faktor baru yang membuat pemerintah merubah kebijakan politik pilkada dengan menundanya ke tahun 2024?

Mungkinkah keputusan ini dilatari oleh kemungkinan Presiden Jokowi mempersiapkan keberangkatan Gibran dari Solo ke Jakarta?

Karena dirasa terlalu cepat jika Gibran berangkat ke Jakarta tahun 2022," kata Irwan kepada wartawan, Kamis (11/2/2021).

Irwan menilai, perubahan sikap parpol yang menolak kelanjutan pembahasan RUU Pemilu berbarengan dengan sikap Presiden Jokowi yang menolak pembahasan RUU Pemilu.

Padahal, sebelumnya seluruh fraksi sudah menyepakati RUU Pemilu masuk Prolegnas Prioritas 2021 yang diputuskan Badan Legislasi (Baleg) DPR.

"Kecurigaan bahwa pemerintah dan parlemen hanya memikirkan kepentingan kekuasaan semata sangat susah untuk dibantah," ujarnya.

• LENGKAP Jadwal, Syarat, Tahapan Pendaftaran SNMPTN 2021 dari LTMPT, Cek Batasan Jumlah Pilihan Prodi

Irwan mengatakan, tentu hal itu akan mengundang pertanyaan publik karena inkonsistensi yang ditunjukkan parlemen dan pemerintah.

Atas dasar itu, Partai Demokrat tetap mendorong dilanjutkannya pembahasan revisi UU Pemilu.

"Kami di Partai Demokrat konsisten mendukung revisi UU Pemilu dan menolak pilkada 2022-2023 ditunda ke tahun 2024," ucap Irwan.

(*)

Artikel ini telah tayang dengan judul Pengamat Nilai PKB Serius Usung Raffi Ahmad -Agnez Mo di Pilgub DKI: Bisa Berikan Suntikan Elektoral, https://www.tribunnews.com/nasional/2021/02/15/pengamat-nilai-pkb-serius-usung-raffi-ahmad-agnez-mo-di-pilgub-dki-bisa-berikan-suntikan-elektoral?page=all.