Breaking News:

Berita Nasional Terkini

Korupsi di Saat Pandemi, Anak Buah Prabowo dan Megawati Terancam Hukuman Mati, Simak Keterangan KPK!

Korupsi di tengah pandemi, anak buah Prabowo dan Megawati terancam hukuman mati, Simak keterangan KPK!

Kolase Tribunkaltim.co
Juliari P Batubara dan Edhy Prabowo dua tersangka kasus korupsi KPK di tengah pandemi covid-19. 

TRIBUNKALTIM.CO - Kedua tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Edhy Prabowo dan Juliari P Batubara terancam hukuman mati.

Suara agar KPK menjatuhkan tuntutan hukuman mati kepada kedua tersangka kasus korupsi benih lobster dan bansos itu dilontarkan berbagai kalangan hingga sampai ke telinga KPK.

Bukan tak punya landasan, pendapat terkait hukuman maksimal itu berangkat dari perbuatan pidana korupsi kedua tersangka yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

Di tengah melorotnya perekonomian Indonesia gegara pandemi covid-19, kedua tersangka yang sebelum di OTT KPK menjabat sebagai menteri pemerintahan Jokowi-Maruf nekat menilep uang rakyat.

Edhy Prabowo adalah tersangka penerima suap kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster.

Sedangkan Juliari Batubara merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait bantuan sosial (bansos) untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020.

Baca juga: UU ITE Tak Sehat! Kapolri Listyo Sigit Punya Obat Penyembuh, Strategi Cerdas Cegah Dampak Polarisasi

Baca juga: TERBONGKAR Asal-usul UU ITE, Libatkan 3 Presiden! Dirancang Megawati, Disahkan SBY, Direvisi Jokowi

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri menanggapi wacana tuntutan hukuman mati untuk dua mantan menteri, yakni eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo serta mantan Menteri Sosial Juliari Batubara.

Ali mengatakan, KPK memahami harapan masyarakat mengenai tuntutan hukuman mati tersebut karena praktik korupsi itu dilakukan di tengah pandemi.

“Kami tentu memahami harapan masyarakat terkait penyelesaian kedua perkara tersebut, termasuk soal hukuman bagi para pelakunya,” kata Ali dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (17/2/2021).

Ali membenarkan bahwa secara normatif dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, terutama Pasal 2 Ayat (2), hukuman mati diatur secara jelas dan dapat diterapkan.

Halaman
123
Editor: Muhammad Fachri Ramadhani
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved