Akhirnya Mahfud MD Sorot Dugaan Penyelewengan Dana Otsus Papua, Temuan Baintelkam Polri Mengejutkan

TRIBUNKALTIM.CO - Papua kini sedang menjadi sorotan, bukan hanya soal Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB.

Terbaru, Baintelkam Polri mendapati temuan mengejutkan perihal penggunaan dana otsus Papua.

Diketahui, Papua mendapatkan status daerah otonomi khusus dari Pemerintah Pusat.

Status ini membuat Papua menjadi Provinsi yang mendapat dana berlimpah dari Pemerintah Pusat.

Menkopolhukam Mahfud MD menegaskan bakal mengusut dugaan penyelewenangan dana otonomi khusus atau dana otsus Papua.

Hal itu disampaikan Mahfud MD dalam audiensi bersama Forum Kepala Daerah se-Tanah Tabi dan Sairei (FORKADA) Papua di Istana Ballroom, Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Senin (22/02/2021).

Baca juga: Buat Akun Sekarang, Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 12 Dibuka, Login Link Resmi prakerja.go.id

Baca juga: Akhirnya Upaya Kudeta Partai Demokrat Terang-Terangan, Max Sopacua Angkat Bicara, Sindir Klan SBY?

"Soal penegakan hukum ini selalu saya dengarkan bila berdialog dengan masyarakat dan tokoh Papua.

Karena itu kami menindaklanjuti, kami mengumpulkan Kejaksaan Agung, KPK, Polri, untuk membawa aspirasi ini, penegakan hukum akan kita tindaklanjuti," ujar Mahfud MD dalam keterangan tertulis, Selasa (23/2/2021).

Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Papua, Pendeta Albert Yoku meminta agar penegakan hukum benar-benar dilakukan terhadap dugaan penyalahgunaan dana otsus.

"Kami harap mesti ada penegakan hukum di Papua, terutama pejabat-pejabat pemerintah di daerah serta semua yang menyalahgunakan dana otsus," kata Albert.

Menurut Albert, otsus adalah berkah besar dari Pemerintah Pusat untuk orang asli Papua.

"Bila digunakan dengan baik akan jadi berkah, terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi," tambah Albert.

Diberitakan, Badan Intelijen Keamanan atau Baintelkam Polri menemukan adanya dugaan penyelewengan dana otsus Papua.

Karo Analis Baintelkam Polri Brigjen Achmad Kartiko menyebut dugaan penyimpangan penggunaan anggaran tersebut juga ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI.

Achmad mengatakan penyimpangan dana Otsus Papua itu berupa penggelembungan harga dalam pengadaan barang.

Total kerugian negara dalam dugaan penyelewengan dana otsus Papua ditaksir mencapai Rp 1,8 triliun.

"Temuan BPK bahwa terjadi pemborosan ketidakefektifan penggunaan anggaran.

Mark up dalam pengadaan tenaga kerja, tenaga listrik dan tenaga surya.

Kemudian pembayaran fiktif dalam pembangunan PLTA sekitar Rp 9,67 miliar.

Baca juga: Bantah Tudingan Warga Binaan Terlibat, Kepala Lapas Bontang: Itu Taktik Selamatkan Bandar Narkoba

Ditemukan penyelewengan dana sebesar lebih dari Rp 1,8 triliun," kata Achmad dalam Rapim Polri 2021 sebagaimana dikutip dari Tribunnews.com, Rabu (17/2/2021).

Achmad menuturkan dana otsus Papua tersebut sejatinya digunakan untuk penyelesaian konflik di tanah Papua.

Selain itu, dana otsus Papua juga diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.

Adapun pemerintah telah menggelontorkan dana Otsus Papua sebesar Rp 93,05 triliun untuk Papua sejak 2002.

Sementara itu, dana Otsus Papua Barat yang telah digelontorkan pemerintah sebesar Rp 33,94 triliun sejak 2009.

Karena adanya penyelewengan itu, Achmad mengatakan Baintelkam Polri menerima informasi adanya penolakan dari beberapa kelompok sipil untuk menolak perpanjangan otsus Papua tersebut.

Atas dasar itu, pemerintah telah mengirimkan surat ke DPR meminta adanya perubahan sejumlah pasal yang terkait dengan penggunaan anggaran dana otsus Papua.

Hal itu untuk mencegah adanya penyelewengan dana otsus Papua oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Baca juga: Eks Personel Sabyan Bongkar Reaksi Nissa Sabyan Saat Lihat Ayus dan Ririe Bermesraan di Depannya

KKB Papua Makin Beringas

Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni menceritakan kengerian keberadaan Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua di wilayahnya.

Adanya KKB Papua berakibat pada ketakutan warga hingga beberapa di antara mereka terpaksa mengungsi.

Bahkan bupati dan jajarannya mengaku tak berada di kantor pemerintahan di Sugapa dengan alasan keamanan.

Natalis Tabuni mengaku, bahwa dirinya juga diancam oleh KKB Papua.

Termasuk pula jajaran pegawai pemerintahan, mendapatkan ancaman dari KKB Papua.

Menurutnya KKB Papua meminta bantuan makanan hingga uang dengan bersenjata lengkap ke rumah-rumah warga.

"Bukan saya sendiri, seluruh PNS, terutama putra daerah jarang ada di tempat karena mereka dapat ancaman."

"(KKB) minta bantuan uang atau makanan, kalau tidak dikasih (KKB) malam-malam walau dingin dan hujan mereka bisa menuju ke rumah dengan senjata lengkap," papar Natalis, saat dihubungi, Senin (8/2/2021).

Menurutnya, KKB Papua tak segan-segan melakukan tindakan kekerasan kepada warga yang menolak memberikan bantuan.

"Kalau tidak dikasih mereka eksekusi.

Buktinya ada dua warga ditembak karena dianggap dekat dengan aparat."

"Jadi kalau tidak kasih karena kebetulan tidak ada, lalu dibilang kamu merah putih, jadi kita juga disiksa," kata dia.

Kekhawatiran Natalis itu juga berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya.

"Jadi itu keadaan real yang terjadi, kami dengan TGPF saja ditembaki.

Wakapolda naik pesawat saja ditembaki, itu di kota loh," sambung Natalis Tabuni.

Natalis Tabuni mengatakan jajaran aparat pemerintahan Intan Jaya kini tidak berada di ibu kota, Sugapa, namun pindah ke Nabire.

Mereka kini sedang menyiapkan APBD 2021.

Baca juga: Kenapa Tidak Boleh Tidur Ketika Pesawat Lepas Landas dan Mendarat? Ini Penjelasan Lengkapnya

Menurutnya, kondisi Sugapa tidak memiliki jaringan telekomunikasi.

"Kita sedang susun APBD di Nabire karena di atas (Sugapa) tidak ada internet.

Sekarang sudah pakai sistem yang langsung sambung ke Kementerian Dalam Negeri jadi tidak manual lagi," kata Natalis.

Selain itu, kondisi keamanan juga menjadi pertimbangan mereka tak berada di Sugapa, ibu kota Kabupaten Intan Jaya.

(*)

Artikel ini telah tayang dengan judul "Mahfud Tegaskan Bakal Usut Dugaan Penyelewengan Dana Otsus Papua", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2021/02/23/11452021/mahfud-tegaskan-bakal-usut-dugaan-penyelewengan-dana-otsus-papua?page=2.