Breaking News:

Pilkada Kaltara

Ketua KPU Kaltara Sebut Zainal Paliwang Siap Beri Hak Jawab Di PTUN Samarinda

Ketua KPU Kaltara mengatakan, Zainal Paliwang, bersedia memberikan hak jawab, dalam persidangan gugatan di PTUN Samarinda.

Penulis: Maulana Ilhami Fawdi
Editor: Samir Paturusi
TRIBUNKALTIM.CO/MAULANA ILHAM FAWDI
Ketua KPU Kaltara, Suryanata Al-Islami, Rabu (24/2/2021).TRIBUNKALTIM.CO/MAULANA ILHAM FAWDI 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR -Ketua KPU Kaltara mengatakan, Zainal Paliwang, yang kini duduk sebagai Gubernur Kaltara, bersedia memberikan hak jawab, dalam persidangan gugatan di PTUN Samarinda.

Persidangan ini, adalah lanjutan atas gugatan Paslon Irianto Lambrie-Irwan Sabri kepada KPU dan Bawaslu Kaltara, atas penetapan Zainal Paliwang sebagai Calon Gubernur dalam Pilgub lalu.

Hal ini ungkapkan Ketua KPU Kaltara, Suryanata Al Islami, Rabu (24/2/2021)., saat ditemui di Kantor Gubernur Kaltara, Tanjung Selor.

Baca juga: Akademisi Unmul Samarinda Pertanyakan Mantan Terpidana Korupsi jadi Dirut PT MGRM, Rolling tak Cukup

Baca juga: Tiga Motor Terbakar di Balikpapan, Pemilik Akui Sempat Melihat Terduga Pelaku di Depan Rumahnya

"Hari ini, kami menyampaikan kepada beliau, beliau bersedia menggunakan hak jawab itu, tapi tentu tidak harus beliau langsung, bisa menunjuk tim," ujar Ketua KPU Kaltara, Suryanata Al Islami, Rabu (24/2/2021).

Menurutnya, hak jawab ini dapat membantu keterangan dalam persidangan, khususnya untuk menjelaskan prosedur penerbitan surat pengunduran diri di internal Mabes Polri.

Lantaran, pihak KPU Kaltara tidak dapat masuk ke dalam ranah internal Mabes Polri.

Baca juga: Walikota Rizal Effendi Sebut Kasus Covid-19 di Balikpapan akan Melonjak, Angkanya Bisa 2 Kali Lipat

Baca juga: Mantan Bupati Kutim Ismunandar dan Ketua DPRD Encek Dicabut Hak Politiknya, Bayar Uang Pengganti

"Karena, salah satu yang dipersoalkan adalah nota dinas terkait pengunduran diri di Mabes Polri, kalau terkait itu kan, ranahnya di internal Mabes Polri kami tidak sampai ke sana," katanya.

"Karena kami di PKPU Nomor 5/2020, tidak mengatur secara rigid format pengunduran diri," tambahnya.

Dirinya meyakini, KPU Kaltara telah bekerja sesuai dengan koridor peraturan yang ada.

Selain itu, selama proses tahapan Pilgub Kaltara 2020 lalu, Suryanata menambahkan, pihaknya tidak membeda-bedakan pelayan antara calon yang satu dengan yang lainnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved