Bupati PPU Sebut Pembangunan Rice Milling Unit Harus Rampung Tahun Ini

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Masud (AGM) menyebutkan, bahwa pembangunan rice milling atau penggilingan beras yang berlokasi di Kecamatan Babulu harus rampung tahun 2021.

"Tahun ini, karena anggarannya sudah ada, sudah disetujui DPRD juga dan sudah di mengerti dan tahun ini harus selesai," kata AGM, Selasa (25/2) kemarin.

Lebih lanjut, orang nomor satu di Penajam Paser Utara (PPU) menyebut mengenai dengan lokasi lahan rencana pembangunan Rice Milling Unit (RMU) atau pabrik penggilingan padi l nantinya akan bekerja sama dengan pihak ketiga.

Baca juga: Kejari Balikpapan Sudah Amankan Puluhan Dokumen Terkait Kasus PT Kaltim Kariangau Terminal

Baca juga: BREAKING NEWS 7.680 Botol Vaksin Sinovac Tiba, Disimpan di Gudang Pendingin yang Dijaga Ketat Brimob

"Jadi gak perlu pembebasan, karena kalau pembebasan merugikan kita, jadi nanti kita kerja sama saja, karena perusda itu bukan untuk membeli tanah jadi jangan dipikir seperti itu.

Seperti BUMN itu biasanya hanya kerja sama saja, kalau contoh yang lebih konkrit itu kalau orang buat minimart dia itu gak beli tanah yang penting kerjasama saja, yang penting profitnya bisa menghasilkan lebih baik," kata dia.

Baca juga: Kantor Dishub Samarinda Bantah Ada Ruangan Karaoke dan Datangkan Pemandu Lagu

Baca juga: Kecelakaan Maut di Bontang, Satu Wanita jadi Korban Tewas, Sopir Kaget sebab Pedal Gas Dikira Rem

Sebelumnya diberitakan, pembangunan Rice Milling sempat mengalami perdebatan alot terkhusus bagi warga asal kecamatan Babulu, yang tergabung dalam Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), mereka sempat menolak pembangunan pabrik tersebut yang dinilai akan merugikan pihaknya.

Sementara diketahui pemerintah daerah menggelontorkan penyertakan modal sebesar Rp 26,9 miliar kepada Perusahaan Daerah (Perusda) Benuo Taka dengan membangun Rice Milling Unit di Kecamatan Babulu.

Baca juga: PT Pelindo IV Digeledah Kejari Balikpapan, Terungkap Jadi Pemegang Saham PT KKT

Penyertaan modal tersebut dibahas dalam rancangan peraturan daerah (Raperda) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pansus I tahun 2020 Lalu.

Penulis : Dian MS/Editor: Samir Paturusi