Kejati Kaltim Datangi Kantor PT MGRM, Sita Barang Terkait Dugaan Korupsi Mantan Dirutnya

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kejati Kaltim) datangi kantor PT MGRM terkait kelanjutan penggeledahan dugaan tindak pidana korupsi, tersangka Iwan Ratman.

Sebelumnya, Kejati Kaltim juga telah menggeledah dan menyita tiga buah mobil mewah di Jakarta yang diduga terkait dengan kasus korupsi Iwan Ratman, mantan dirut Perusahaan Daerah (Perusda) PT MGRM.

"Hari Kamis tanggal 25 Februari 2021. Tim penyidik kejati Kaltim berdasarkan surat perintah penggeledahan Kajati Kaltim dan Surat izin geledah dari Pengadilan Tipikor Jakarta," tegas Kepala Kejati Kaltim Deden Riki Hayatul Firman melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Kaltim, Abdul Faried, Jumat (26/2/2021) siang melalui sambungan telepon seluler.

Penggeledahan yang kembali dilakukan ini, akhirnya tim mengamankan delapan unit laptop. 

Baca juga: Kejati Kaltim Bertolak ke Jakarta, Geledah Aset Iwan Ratman, Mantan Dirut PT MGRM jadi Tersangka

Dua unit ponsel dan satu unit kendaraan merek Mitsubishi Expander. 

"Bahwa tim penyidik menduga barang yang diamankan untuk disita tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka Iwan Ratman," tegas Abdul Faried. 

Abdul Faried mengungkapkan, saat tim melakukan penyisiran dalam ruangan tersebut, tampak ruangan kantor sudah mulai dibersihkan dari berkas-berkas. 

"Sehingga banyak dokumen sudah tidak ada dalam lemari. Para pegawai PT MGRM yang diwawancara atau diminta keterangan cenderung tertutup dan membatasi diri untuk berbicara," ucap Abdul Faried.

Pelaksanaan geledah berjalan aman dan tertib, hingga hari ini, ditegaskan Abdul Faried, kendaraan yang disita total empat kendaraan mobil yang disita pihaknya dalam kasus PT. MGRM.

Tak Terima dengan Status Tersangka

Mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah (Perusda) PT Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM), Iwan Ratman yang telah ditetapkan tersangka atas kasus korupsi yang dilakukan memilih jalur praperadilan dan menggugat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur atau Kejati Kaltim. 

Dari informasi yang diterima Iwan Ratman berkas praperadilannya sudah teregistrasi di Pengadilan Negeri Samarinda dengan Nomor Perkara 4/Pid.Pra/2021/PN Smr sejak Rabu (24/2/2021) lalu. 

Mekanisme hukum yang hendak ditempuh Iwan Ratman, ditanggapi Kasi Penkum Kejati Kaltim, Abdul Faried.

Dia menyampaikan sampai saat ini jajarannya belum menerima berkas pemberitahuannya.

"Kalau praperadilan itu kami belum ada terima. Tapi itu semua adalah bagian dari proses hukum, jadi sah-sah saja," tegasnya melalui sambungan telepon seluler, Jumat (26/2/2021) hari ini. 

Baca juga: Akademisi Unmul Samarinda Pertanyakan Mantan Terpidana Korupsi jadi Dirut PT MGRM, Rolling tak Cukup

Mengenai gugatan praperadilan yang juga menuntut Kejati Kaltim membayar kerugian materiil.

Karena Iwan Ratman sebagai pemohon kehilangan pendapatan senilai Rp100 juta dan ganti kerugian immateril yang jika dinilai dengan uang, senilai Rp 10 miliar.

Ditambahkannya, praperadilan yang dilakukan adalah hak daripada tersangka Iwan Ratman.

"Undang-undang memberikan seluas-luasnya hak untuk tersangka mengajukan itu. Biar tidak memihak salah satu pihak. Tidak ada masalah, kami akan hadapi," tegas Abdul Faried.

Untuk diketahui, dalam petitum, Iwan Ratman meminta hakim mengabulkan permohonannya untuk menyatakan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejati Kaltim No.Print 01/O.4/Fd.1/01/2021 tanggal 22 Januari 2021 terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan/asset pada Perseroda PT MGRM Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018-2020 tidak sah, tidak berdasar hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dia juga memohon agar hakim menyatakan seluruh rangkaian penyidikan yang dilakukan  Kejati tidak sah, tidak berdasar hukum, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 

Kemudian, juga menyatakan penetapan tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon adalah tidak sah, tidak berdasar hukum, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 

Menyatakan penahanan Pemohon oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.Print.01/O.4.5/Fd.1/02/2021 tanggal 18 Februari 2020 adalah tidak sah, tidak berdasar hukum, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Baca juga: Kejati Kaltim Eksekusi Dirut Perusda PT MGRM, Diduga Kerjakan Proyek Bodong Rp 50 Miliar

Memerintahkan Termohon untuk segera menghentikan tindakan penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan/asset pada Perseroda PT MGRM Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018-2020.

Memerintahkan Termohon (kejati Kaltim) untuk mencabut status Tersangka dan mengeluarkan Pemohon dari rumah tahanan negara serta merehabilitasi nama baik pemohon. 

Diberitakan sebelumnya, Iwan Ratman yang menjabat sebagai Dirut Perusda PT MGRM milik Pemkab Kukar kala itu, ditetapkan sebagai tersangka setelah menerima dan diberi kepercayaan mengelola participating interest (PI) 10 persen saham di Blok Mahakam. 

Iwan Ratman diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana dari Pertamina Hulu Mahakam (PHM) sejak 2018 sampai dengan 2020 senilai Rp50 miliar dari total Rp70 miliar.

Penulis  Mohammad F | Editor: Budi Susilo