Bagi PDIP Nurdin Abdullah Orang Baik, Partai Besutan Megawati Tak Bakal Intervensi Hukum KPK

TRIBUNKALTIM.CO - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan bahwa tersangka kasus korupsi, Nurdin Abdullah adalah orang baik.

Hal itu disampaikan Sekjend DPP PDIP, Hasto Kristiyanto.

Usai mengetahui kader partainya terjerat kasus korupsi proyek infranstruktur pemerintah provinsi Sulawesi Selatan.

Selain itu, partai besutan Megawati Soekarnoputri itu menegaskan bahwa mereka tak bakal melakukan intervensi hukum terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

PDIP sepenuhnya mempercayakan proses hukum sesuai dengan aturan dan mekanisme penanganan yang berlaku.

Baca juga: Hakim Agung Paling Ditakuti Koruptor, 3 Sosok Baru Kasasi usai Artidjo Pensiun, Ada Eks Bos Demokrat

Untuk diektahui, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah resmi ditetapkan sebagai tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai politik Nurdin Abdullah sampai berita ini diturunkan belum memikirkan kandidat pengganti Gubernur Sukawesi Selatan.

Lewat Sekjend DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya fokus memantau jalannya proses hukum yang dilakukan KPK.

Lagi pula Hasto mengatakan pihaknya masih kaget atas penetapan Nurdin Abdullah sebagai tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi pada pengadaan proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan.

Baca juga: KABAR DUKA Artidjo Alkostar Meninggal, Mahfud MD: Almarhum Hakim Agung Berjuluk Algojo Para Koruptor

Menurut Hasto, Nurdin selama ini dikenal memiliki rekam jejak dan kinerja yang baik.

"Karena beliau rekam jejaknya kan sangat baik. Apakah ini ada faktor x yang kami belum ketahui, kami masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari KPK," tutur Hasto pada wartawan, Minggu (28/2/2021).

Hasto menyatakan PDI-P akan menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak akan mengintervensinya.

"Nanti kami akan lihat perkembangan, tapi partai tidak melakukan intervensi hukum," kata Hasto.

Tak hanya PDI-P. Hasto mengatakan banyak pula masyarakat yang kaget atas penangkapan dan penetapan tersangka Nurdin.

Hasto bercerita sebelum dibawa oleh KPK, Nurdin sempat menghubungi Ketua DPD PDI-P Sulawesi Selatan Andi Ridwan Wittiri.

Kepada Andi, Nurdin mengatakan siap bertanggung jawab dan akan membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

"Makanya kami juga sempat kaget. Beliau (Nurdin) sendiri sebelum dibawa KPK itu menghubungi Pak Andi mengatakan siap bertanggung jawab, baik di dunia dan akhirat, maupun juga bagi seluruh masyarakat. Bahwa beliau tidak melakukan hal yang dituduhkan," kata Hasto.

"Kita ikuti prosesnya. Tetapi karena penilaian masyarakat yang menyampaikan ke saya, banyak yang kaget, sedih karena beliau orang baik," tutur Hasto.

Baca juga: PECAH! Kontak Senjata TNI vs KKB Papua, Satu Orang Tewas, Propaganda Cerdik Kelompok Teror di Medsos

Adapun Nurdin ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus suap dalam proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan bersama dua orang lainnya pada Minggu dini hari.

Dua tersangka lainnya adalah Sekretaris Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan, Edy Rahmat (ER) dan Direktur PT Agung Perdana Balaumba, Agung Sucipto (NA).

Ketua KPK Firli Bahuri mengungkapkan, dalam operasi tangkap tangan (OTT) Jumat (26/2/2021), KPK telah mengamankan sebuah koper berisi Rp 2 miliar yang diduga akan diberikan kepada Nurdin dari Agung.

Uang tersebut diduga digunakan Agung untuk mendapatkan beberapa proyek pekerjaan infrastruktur di Sulawesi Selatan pada Tahun Anggaran 2021.

Saat ini KPK telah melakukan penahanan pada ketiga tersangka tersebut. "Para tersangka saat ini dilakukan penahanan rutan selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 27 Februari sampai dengan 18 Maret," ucap Firli.

(*)

Editor: Muhammad Fachri Ramadhani

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "PDI-P Belum Pikirkan Kandidat Pengganti Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2021/02/28/16010221/pdi-p-belum-pikirkan-kandidat-pengganti-gubernur-sulsel-nurdin-abdullah?page=all#page2.