Curhat Ketua Panwascam Nunukan, Banyak Kendala Ditemuinya selama Pilkada 2020 Serentak

TRIBUNKALTIM.CO, NUNUKAN- Pilkada serentak 2020 telah usai.

Sejumlah Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2020 dari beberapa Kabupaten di Kalimantan Utara telah dilantik.

Namun dua kabupaten lainnya, seperti Malinau direncanakan pelantikan digelar pada 4 April mendatang, sedangkan, Nunukan pada 1 Juni mendatang.

Ketua Pengawas Kecamatan (Panwascam) Nunukan, Ridwansyah menyampaikan selama menjalankan tugasnya satu tahun di empat kelurahan dan satu desa, banyak tantangan yang ia temukan di lapangan.

Baca juga: Walikota Bontang Tolak Teken Pengajuan Bongkar Muat 100 Ribu Ton Batubara di Pelabuhan Loktuan

Baca juga: Kecelakaan Maut di Karang Rejo Balikpapan, Satu Orang Meninggal, Diduga karena Minimnya Penerangan

Mulai dari kondisi geografis wilayah Kabupaten Nunukan yang antar kecamatan, bahkan RT yang harusnya jadi satu kelurahan, namun terpisahkan oleh perairan laut.

"Jadi Panwascam itu banyak tantangannya, apalagi kita bekerja di wilayah perbatasan RI-Malaysia. Kita ketahui bersama antar kecamatan saja terpisah oleh air laut. Bahkan di Kelurahan Nunukan Barat, ada dua RT yang letaknya di Pulau Sebakis. Itu seberang laut.

Di Sebakis itu ada 4 RT. Dua RT itu masuk Kelurahan Nunukan Barat, nah 2 RT lainnya masuk Desa Pembeliangan," kata Ridwansyah kepada TribunKaltara.com, Minggu (28/02/2021) pukul 16.00 Wita.

Ridwan mengaku saat mengawasi kegiatan kampanye di Pulau Sebakis, ia dan anggota Panwascam lainnya harus menyeberangi laut menggunakan speed boat sekira 50 menit.

"Kendala kami di transportasi, nggak ada speed boat yang berangkat cepat waktu itu. Jadinya kami kejar-kejaran dengan tim Paslon. Dari Jembatan Yamaker-Sebakis itu 50 menit. Walau setelat apapun kami harus hadir," ucapnya.

Ridwansyah mengaku, wilayah kerjanya mulai dari Kelurahan Nunukan Barat, Kelurahan Nunukan Timur, Kelurahan Nunukan Utara, Kelurahan Nunukan Tengah, dan Desa Binusan.

Desa Binusan terbagi jadi dua yaitu Desa Persiapan Binusan Dalam dan Desa Ujang Fatimah.

Tak hanya kendala geografis, jaringan di wilayah perbatasan RI-Malaysia itu kerap kali jadi keluhan warga.

"Di pulau Sebakis itu blank spot. Desa Binusan yang ada di Nunukan saja blank spot. Komunikasipun sulit. Apalagi ada informasi temuan di lapangan, masuk informasi ke kita terlambat, otomatis pelanggarannya jadi nggak bisa dibuktikan. Tapi kami tetap hadir, apapun itu," ujarnya.

Ridwansyah menjelaskan, dalam melakukan pengawasan di lapangan, ia dibantu oleh 3 komisioner Bawaslu Nunukan.

Kemudian di bawah koordinasinya ada 5 orang, yang bertugas di tiap kelurahan/desa.