Curhat Ketua Panwascam Nunukan, Banyak Kendala Ditemuinya selama Pilkada 2020 Serentak

Sementara, untuk pengawas di TPS ada 129 orang.

Menurut Ridwansyah, personel Panwascam di Nunukan dan Nunukan Selatan terbilang lebih banyak dibandingkan kecamatan lainnya.

Pasalnya, jumlah kepadatan penduduk di dua kecamatan itu terbilang lebih banyak.

Sehingga potensi pelanggaran dimungkinkan terjadi.

"Saya dibantu sama 137 orang yang melakukan pengawasan di 5 kelurahan/desa yang ada di Kecamatan Nunukan. Potensi konflik untuk Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan merata. Tapi lebih menonjol di Nunukan Timur saat Pilkada 2020 lalu.

Ada selisih antara Panitia Pemungutan Suara dengan pemilih di TPS. Pemilih nggak dapat undangan untuk mencoblos di situ, tapi tetap ingin mencoblos. Tapi bisa teratasi lah saat itu," tuturnya.

Bahkan, kata Ridwansyah, hal pelik yang ia temukan saat melakukan tugas pengawasan, yaitu ia dan rekan Panwascam lainnya seolah tak diinginkan hadir mengawasi kegiatan kampanye tim Paslon.

"Jadi seorang pengawas sudah pasti tidak disenangi simpatisan Paslon. Kehadiran kami selalu tidak diinginkan. Semua tim Paslon pada saat kegiatan kampanye tidak mau diawasi.

Tentu tidak ngomong langsung, dari segi bahasa tubuh dan cara berkomunikasi ke kami menunjukkan ketidaksukaan. Tapi kami coba lakukan pendekatan secara persuasif, karena ini sudah jadi tugas kami," ungkapnya.

Kendati begitu, ia mengaku tak ada intimidasi dari tim Paslon saat sedang melakukan pengawasan di lapangan.

Selain itu, agar kesehatan tetap stabil dalam menjalankan tugas di lapangan, Ridwansyah akui ia dan anggota Panwascam lainnya selalu menjalankan protokol kesehatan Covid-19.

"Bekerja di tengah pandemi Covid-19 itu juga jadi tantangan. Kita lawan ini virus yang tak kelihatan. Senjatanya cuman satu patuhi protokol kesehatan. Di imbangi dengan makanan sehat dan vitamin C.

Alhamdulillah semua anggota sehat, tidak ada terpapar Covid-19 pasca Pilkada. Pelajaran yang saya ambil selama jadi Panwascam ya lebih banyak sabar dan menahan diri," imbuhnya.

Sekadar diketahui, sepanjang Pilkada 2020, Bawaslu Nunukan menerima 10 laporan pelanggaran.

Sementara temuan ada 26 kasus.

Dari informasi yang dihimpun, pelanggaran yang diproses sampai pada tingkat putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap ada satu kasus, yaitu oknum Kepala Desa yang terlibat politik praktis.

Selebihnya berkaitan dengan pelanggaran administrasi termasuk kode etik.

Penulis: Febrianus Felis | Editor: Rahmad Taufiq