Kisruh Partai Demokrat

AHY Minta Jokowi tak Sahkan KLB Demokrat Moeldoko, Sebut Eks Panglima TNI Jauh dari Moral Politik

Agus Harimurti Yudhoyono minta Jokowi tak sahkan KLB Partai Demokrat Moeldoko, sebut eks Panglima TNI jauh dari moral politik.

Penulis: Kun | Editor: Amalia Husnul A
Kolase TribunKaltim.co
Agus Harimurti Yudhoyono - Joko Widodo. Agus Harimurti Yudhoyono minta Jokowi tak sahkan KLB Partai Demokrat Moeldoko, sebut eks Panglima TNI jauh dari moral politik. 

TRIBUNKALTIM.CO - Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) meminta Presiden Jokowi dan Menko Polhukam Mahfud MD, Jumat (5/3/2021) tak sahkan hasil Kongres Luar Biasa ( KLB) Partai Demokrat di Sumatera Utara.

Dimana Kepala Staf Presiden ( KSP) Moeldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

AHY menilai KLB Partai Demokrat yang digelar di Sumatera Utara ilegal alias bodong.

Hal tersebut disampaikan, putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono, AHY dalam konferensi pers bersama awak media, tak lama KLB menetapkan Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat, Jumat (5/3/2021) kemarin.

Baca juga: AHY vs Moeldoko, Putra SBY Sebut KLB Partai Demokrat Bodong, Tak Terima KSP Jokowi jadi Ketua Umum

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menilai Moeldoko sudah menggunakan cara-cara yang jauh moral dan etika politik. Hal itu dikemukakan AHY terkait keinginan Moeldoko yang mengambilalih kepemimpinan di Partai Demokrat.

“Memang sejak awal motifnya KSP Moeldoko tidak berubah yaitu mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat yang sah menggunakan cara-cara inkonstitusional serta jauh dari moral dan etika politik,” kata AHY dalam keterangan pers terkait KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

“Bagi kami sikap tersebut bukanlah sikap dan perilaku yang kesatria, bukan juga sikap dan perilaku yang bisa dijadikan contoh baik bagi masyarakat Indonesia juga bagi generasi muda Indonesia,” tambah AHY.

Baca juga: Moeldoko Terpilih Aklamasi, Orang Dekat Anas Bocorkan Ada PAW Massal Demokrat, Jhoni Allen Ahli KLB

Atas dasar itu, AHY meminta negara dan aparat pemerintah tidak melakukan pembiaran atas tindakan illegal KSP Moeldoko yang ingin memecah belah Partai Demokrat.

“Untuk itu saya meminta dengan hormat kepada Bapak Presiden Joko Widodo, khususnya Menkumham untul tidak memberikan pengesahan dan legitimasi kepada KLB illegal yang jelas-jelas melawan hukum tadi,” harap AHY.

“Langkah yang akan kami tempuh setelah ini adalah, melalui tim hukum yang sudah kami persiapkan, melaporkan panitia dan siapa pun yang tadi terlibat dalam penyelenggaran KLB illegal kepada jajaran penegakan hukum,” tegas AHY.

Baca juga: Tegaskan KLB Demokrat Tidak Sah, AHY Sebut Peserta yang Hadir karena Paksaan, Ancaman, dan Imbalan

AHY lebih lanjut menuturkan keterlibatan KSP Moeldoko yang selama ini selalu mengelak terlibat upaya pengambilalihan Partai Demokrat kini sudah terang benderang. Hal tersebut, kata AHY, terbukti ketika diminta oleh pelaku GKPD, KSP Moeldoko menerima untuk menjadi Ketum Partai Demokrat versi KLB Sumut.

“Apa yang ia sampaikan selama ini ia pungkiri sendiri melalui kesediaanya menjadi Ketua Partai Demokrat abal-abal versi KLB illegal,” katanya.

“Saya bisa menyampaikan ini, karena banyak bukti yang kita dapatkan selama ini, dan tidak semua kita jelaskan kepada publik, tapi buktinya-buktinya lengkap, dan pada puncaknya ini, KLB illegal tadi,” ujarnya.

Baca juga: DPD Demokrat Kaltim Ingatkan Seluruh Kader Tingkat DPC untuk Tetap Solid ke Ketum AHY

Pertarungan Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) vs Moeldoko semakin memanas.

Usai Moeldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum di Kongres Luar Biasa ( KLB) Partai Demokrat, Jumat (5/3/2021).

Halaman
1234
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved