Kisruh Partai Demokrat
Kisruh Partai Demokrat, SBY Singgung Kesalahannya di Masa Lalu 'Saya Memohon Ampun'
etua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) tak pernah menyangka Partai Demokrat akan mengalami masalah seperti ini.
lihat foto
Adapun peserta KLB kontra AHY mengangkat KSP Moeldoko sebagai Ketua Umum, dan Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat periode 2021-2025.
Selain mengangkat keduanya sebagai pemimpin Partai Demokrat, peserta KLB yang dilaksanakan di Hotel The Hill, Sibolangit Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat siang tadi memutuskan mencabut jabatan ketua mahkamah tinggi Partai Demokrat.
"Moeldoko Ketum, saya Ketua Dewan Pembina. Jadi keputusan Kongres merupakan keputusan yang tertinggi. Jadi saya dan Pak Moeldoko akan bergandeng tangan untuk memenangkan PD 2024, termasuk memenangkan pilpres," kata Marzuki dikonfirmasi Kompas.com melalui pesan singkat.
Baca juga: MAKIN JELAS! Artis Idola Sule yang istrinya Hina Dede Sunandar Sampai Menangis Ternyata Sudah Wafat
Baca juga: SEGERA CAIR! Cek Syarat Penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan Subsidi Upah Rp 1,2 juta, Tak Semua Dapat
AHY Minta Jokowi tak Sahkan KLB Demokrat Moeldoko
Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) meminta Presiden Jokowi dan Menko Polhukam Mahfud MD, Jumat (5/3/2021) tak sahkan hasil Kongres Luar Biasa ( KLB) Partai Demokrat di Sumatera Utara.
Dimana Kepala Staf Presiden ( KSP) Moeldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
AHY menilai KLB Partai Demokrat yang digelar di Sumatera Utara ilegal alias bodong.
Hal tersebut disampaikan, putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono, AHY dalam konferensi pers bersama awak media, tak lama KLB menetapkan Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat, Jumat (5/3/2021) kemarin.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menilai Moeldoko sudah menggunakan cara-cara yang jauh moral dan etika politik. Hal itu dikemukakan AHY terkait keinginan Moeldoko yang mengambilalih kepemimpinan di Partai Demokrat.
“Memang sejak awal motifnya KSP Moeldoko tidak berubah yaitu mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat yang sah menggunakan cara-cara inkonstitusional serta jauh dari moral dan etika politik,” kata AHY dalam keterangan pers terkait KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).
“Bagi kami sikap tersebut bukanlah sikap dan perilaku yang kesatria, bukan juga sikap dan perilaku yang bisa dijadikan contoh baik bagi masyarakat Indonesia juga bagi generasi muda Indonesia,” tambah AHY.
Atas dasar itu, AHY meminta negara dan aparat pemerintah tidak melakukan pembiaran atas tindakan illegal KSP Moeldoko yang ingin memecah belah Partai Demokrat.
“Untuk itu saya meminta dengan hormat kepada Bapak Presiden Joko Widodo, khususnya Menkumham untul tidak memberikan pengesahan dan legitimasi kepada KLB illegal yang jelas-jelas melawan hukum tadi,” harap AHY.
“Langkah yang akan kami tempuh setelah ini adalah, melalui tim hukum yang sudah kami persiapkan, melaporkan panitia dan siapa pun yang tadi terlibat dalam penyelenggaran KLB illegal kepada jajaran penegakan hukum,” tegas AHY.
Baca juga: AHY Minta Jokowi tak Sahkan KLB Demokrat Moeldoko, Sebut Eks Panglima TNI Jauh dari Moral Politik
Baca juga: Terkenal Tajir, Nagita Slavina Pernah Lakukan Ini Saat Belanja di Warung, Marshel Widianto Kaget
AHY lebih lanjut menuturkan keterlibatan KSP Moeldoko yang selama ini selalu mengelak terlibat upaya pengambilalihan Partai Demokrat kini sudah terang benderang. Hal tersebut, kata AHY, terbukti ketika diminta oleh pelaku GKPD, KSP Moeldoko menerima untuk menjadi Ketum Partai Demokrat versi KLB Sumut.
