Kisruh Partai Demokrat
Manuver Moeldoko di KLB Partai Demokrat Disebut Bukan Sikap Negarawan, Pengamat: Jokowi harus Respon
Manuver Moeldoko di KLB Partai Demokrat disebut bukan sikap Negarawan, pengamat: Jokowi tidak bisa mendiamkan, harus merespon.
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Manuver Moeldoko di KLB Partai Demokrat disebut bukan sikap Negarawan, pengamat: Jokowi tidak bisa mendiamkan, harus merespon.
Manuver Kepala Kantor Staf Presiden ( KSP ) Moeldoko di Kongres Luar Biasa atau KLB Partai Demokrat masih terus jadi sorotan.
Menurut Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI), Firman Noor menganggap manuver Moeldoko, kurang cantik.
Melansir dari TribunWow.com, Firman menyebut Moeldoko sangat terlihat ingin merebut kepemimpinan Demokrat.
Demikian disampaikan Firman seiring dengan penetapan Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat versi Konferensi Luar Biasa (KLB), Jumat (5/3/2021).
Dikutip dari kompas.com, Jumat (5/3/2021), "Iya, karena begini, manuvernya ketahuan sekali ya, kurang cantik Pak Moeldoko mainnya," kata Firman.
Menurut Firman, kesalahan ini bukan hanya dilakukan oleh Moeldoko.
Sejumlah pihak yang membantu Moeldoko menduduki kursi ketua umum versi KLB juga disebutnya bersalah.
"Untuk pak Moeldoko jangan begitulah, seharusnya ya tidak memanfaatkan kekisruhan rumah tangga orang, sebetulnya sangat tidak etis begitu," jelas Firman.
Tak hanya itu, dalam hal ini, Firman menganggap Moeldoko tak menunjukkan sikap seorang negarawan.
Pasalnya, Moeldoko memilih menjadi ketua umum saat Demokrat tengah bermasalah.
Firman melanjutkan, seharusnya Moeldoko mendirikan partai baru untuk mencapai visi misinya sendiri.
"Dia ( Moeldoko ) lebih baik beli jadi atau membajak kalau saya bilang dengan pendekatan yang uang yang bergayung sambut dengan harus diakui ini kesalahan internal partai demokrat juga," lanjutnya.
Lebih lanjut, Firman menyoroti alasan peserta KLB memilih Moeldoko sebagai ketua umum.
Firman menganggap janggal para peserta memilih Moeldoko yang bukan berasal dari Demokrat untuk memimpin partai.
"Mereka (kader Partai Demokrat) saya lihat mengatasnamakan orang yang senior bekerja keras untuk partai," kata Firman.
"Tapi justru mengusulkan orang yang belum berkeringat sama sekali untuk partai, jadi aneh dan kontradiktif."
Karena itu, Firman menyebut istana harusnya menegur Moeldoko atas kejadian itu.
Penetapan Moeldoko secara aklamasi di KLB Demokrat justru menimbulkan konflik berkepanjangan.
"Tapi kita lihat kalau ini memang dibiarkan artinya tingkat kepeduliaan Istana terhadap pembangunan partai tidak kuat atau bahkan diragukan," tukasnya.
Terkait dengan manuver Moeldoko, Peneliti Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ( LIPI ) Siti Zuhro menambahkan, Presiden Joko Widodo harus bicara soal kisruh Partai Demokrat yang melibatkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
"Jangan sampai Pak Jokowi tidak menangkap, mempertimbangkan kisruh yang ada di Demokrat ini secara seksama.
Tidak boleh ada pembiaran dari Istana," kata Siti Zuhro dalam diskusi Polemik MNC Trijaya, Sabtu (6/3/2021).
Siti Zuhro menuturkan, keterlibatan Moeldoko dalam kisruh Partai Demokrat tidak bisa dilepaskan dari profil sebagai salah satu orang di lingkaran terdekat Jokowi.
Menurut Siti Zuhro, manuver Moeldoko itu itu akan mempertaruhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, pihak Istana, maupun Jokowi sendiri.
Ia menegaskan, keterlibatan pejabat aktif pemerintahan dalam konflik yang tengah mendera sebuah partai merupakan tindakan yang tidak etis.
Oleh sebab itu, Siti Zuhro menilai, dalam isu ini, Jokowi harus angkat bicara dan tidak bisa diam begitu saja.
"Ini yang harus diambil langkah hati-hati dan tangkas oleh Pak Jokowi, Pak Jokowi tidak bisa mendiamkan, tidak perlu merespon dan sebagainya, tidak, kali ini Pak Jokowi harus merespons, itu menurut saya," ujar Siti Zuhro.
AHY: Sudah Terang Benderang
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkit pernyataan Kepala Kantor Staf Presiden ( KSP ), Moeldoko.
Dilansir TribunWow.com, AHY menganggap Moeldoko telah memungkiri bantahan soal keterlibatan dalam kudeta Demokrat.
Hal itu terkait dengan terpilihnya Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat lewat Konferensi Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).
Menurut AHY, keterlibatan Moeldoko dalam upaya kudeta Demokrat kini sudah terbukti.
"Terkait dengan keterlibatan KSP Moeldoko yang selama ini selalu mengelak," ucap AHY, dikutip dari siaran langsung kanal YouTube Kompas TV, Jumat (5/3/2021).
"Ini sudah terang benderang."
AHY mengatakan, keterlibatan Moeldoko dalam upaya kudeta Demokrat kini terlihat jelas.
Ia lantas mengungkit pernyataan Moeldoko yang sempat menampik tudingan dari Demokrat.
"Terbukti ketika diminta pelaku GPK PD (Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat), tadi kita saksikan, walaupun acaranya tertutup tapi bisa kita ikuti," ucap AHY.
"Bahwa yang bersangkutan KSP Moeldoko menerima ketika diminta untuk menjadi ketua umum Partai Demokrat versi KLB Sumut."
"Kita dengar bersama tadi, tentu apa yang disampaikan KSP Moeldoko meruntuhkan seluruh pernyataan yang diucapkan sebelumnya."
"Yang katanya tidak tahu menahu, tidak ikut-ikutan, tidak terlibat," sambungnya.
Ia menambahkan, munculnya nama Moeldoko dalam KLB Sumut menujukkan adanya keterlibatan pihak luar dalam kudeta Demokrat.
Tak hanya itu, AHY pun menduga Moeldoko yang menjadi dalang diselenggarakannya KLB.
"Bahkan mengatakan semua ini masalah internal Demokrat. Nyatanya KSP Moeldoko bukan kader Demokrat," terang AHY.
"Jadi jelas bukan hanya permasalahan internal Demokrat."
"Segelintir mantan kader yang semangat sekali melakukan KLB di Sumut, tidak mungkin punya semangat dan kemyakinan kalau tidak mendapatkan dukungan dari KSP Moeldoko."
"Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa apa yang ia sampaikan ia pungkiri melalui kesediaannya menjadi ketua umum Partai Demokrat abal-abal versi KLB ilegal," tandasnya.
(*)
