Pernyataan Mengejutkan Gatot Nurmantyo Dibalik Kisruh Partai Demokrat, Ingat Balas Jasa SBY

TRIBUNKALTIM.CO - Kisruh Partai Demokrat masih terus bergulir.

Kongres Luar Biasa (KLB) yang dilaksanakan Jumat (5/3/2021) memilih Moeldoko menjadi Ketua Umum.

Namun hasil KLB tersebut ditolak oleh Agus Harimurti Yudhyono.

Hingga akhinya Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan keterangannya.

Namun dibalik terpilihnya Moeldoko ada pernyataan mengejutkan dari Gatot Nurmantyo.   

Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengklaim soal dirinya yang pernah ditawari untuk naik sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Hal itu Gatot katakan sebelum KSP Moeldoko yang juga mantan Panglima TNI, terpilih sebagai Ketum PD versi Kongres Luar Biasa (KLB) PD di Sumatera Utara.

"Saya bilang siapa sih yang enggak mau partai besar, pengangkut Presiden segala macam. Ada juga yang datang ke saya. Saya bilang menarik juga," kata Gatot dalam kanal Youtube Bang Arief, Minggu (7/3/2021).

Baca juga: Buruan Gabung, Prakerja Gelombang 13 Ditutup 7 Maret 2021 Jam 12.00 WIB, Simak Sistem Seleksinya

Baca juga: Kabar Buruk Bagi KSAD Jenderal Andika Perkasa, Anggota TNI Dikeroyok Sekelompok Pria Bertopeng

Gatot pun bertanya kepada orang yang menawarkan jabatan tersebut bagaimana mekanisme untuk naik sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

"Nanti dibikin KLB. Terus (saya tanya) KLB bagaimana? Nanti kita ganti AHY dulu. Setelah mosi tidak percaya, AHY turun, lalu kita pemilihan, Bapak pasti deh (terpilih," kata Gatot menirukan percakapan soal Ketum PD tersebut.

Gatot, yang aktif sebagai perwira tinggi TNI hingga menjabat Panglima di era Presiden SBY dan Presiden Jokowi, mempertanyakan apakah harus dia membalas jasa SBY dengan cara seperti itu.

"Saya membalasnya dengan mencongkel anaknya. Lalu nilai atau value apa yang saya berikan kepada anak saya? Itu dia anak enggak beradab tuh, sudah dijadilan KASAD, anaknya jabat malah digantiin, dia habisin yang lebih besar lagi," pungkas Gatot.

Diketahui, Kepala Staf Presiden Moeldoko menerima penetapan dirinya sebagai Ketua Umum Demokrat dalam Kongres Luar Biasa (KLB) partai yang digelar di Deli Serdang Sumatera Utara, Jumat, (5/3/2021).

Moeldoko tidak ada di lokasi KLB saat penetapan ketua umum tersebut berlangsung. Mantan Panglima TNI itu menerima penetapan melalui sambungan telepon yang didengar oleh peserta KLB.

Sebelum menerima penetapan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB, Moeldoko mengklaim sudah mengajukan tiga pertanyaan kepada peserta KLB.

Pertanyaan itu menurutnya harus dijawab serentak.

Baca juga: Manuver Moeldoko di KLB Partai Demokrat Disebut Bukan Sikap Negarawan, Pengamat: Jokowi harus Respon

Baca juga: Soal KLB Partai Demokrat, Mahfud MD: Pemerintah tak Berwenang Intervensi, Singgung Era SBY & Mega

Pertama Moeldoko menanyakan mengenai apakah keberadaan KLB telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Partai.

Pertanyaan tersebut dijawab dengan kata 'sesuai' oleh peserta KLB.

kedua, Moeldoko menanyakan mengenai keseriusan peserta KLB memilihnya sebagai Ketum.

Para peserta KLB menjawab pertanyaan Moeldoko tersebut dengan kata 'serius' secara serempak.

Ketiga, Moeldoko menanyakan kesiapan peserta KLB untuk berintegritas dalam bekerja serta menempatkan kepentingan merah putih di atas kepentingan golongan.

Pertanyaan tersebut juga dijawab siap oleh peserta KLB.

"Oke, baik dengan demikian, saya menghargai dan menghormati keputusan saudara. untuk itu saya terima menajdi ketum Demokrat," pungkasnya.

Sebelumnya sejumlah kader Demokrat menggelar kongres luar biasa alias KLB di Hotel Hill, Deli Serdang, Sumut, Jumat, (5/3/2021). KLB tersebut menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum Partai. Moeldoko terpilih secara aklamasi.

Mahfud MD Ungkap Sikap Pemerintah Jokowi di KLB Demokrat

Menkopolhukam Mahfud MD akhirnya angkat bicara soal Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang.

Diketahui, Kongres tersebut menetapkan Kepala Kantor Staf Presiden ( KSP) Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat.

Sementara, kubu Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) menyebut KLB tersebut abal-abal.

Pun demikian dengan Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) yang meminta Pemerintah Jokowi tak mengesahkan hasil KLB versi Moeldoko tersebut.

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan HAM, Muhammad Mahfud MD ikut menanggapi polemik Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang diadakan kemarin di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Diketahui KLB tersebut telah memutuskan Moeldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Dikutip dari akun Twitter resmi Mahfud MD @mohmahfudmd, menurutnya pemerintah tidak bisa ikut campur dan melarang adanya KLB Demokrat tersebut.

Sesuai dengan aturan yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

"Sesuai UU 9/98 Pemerintah tak bisa melarang atau mendorong kegiatan yang mengatasnamakan kader Partai Demokrat di Deli Serdang," kata Mahfud melalui akun Twitter resminya, @mohmahfudmd, Sabtu (6/03/2021).

Baca juga: Curhat Ibunda Felicia, Ungkit Janji Kaesang Nikahi Anaknya, Jokowi Ikut Disebut, Siapa Nadya Arifta?

Baca juga: Soal KLB Partai Demokrat, Mahfud MD: Pemerintah tak Berwenang Intervensi, Singgung Era SBY & Mega

Dalam cuitannya tersebut Mahfud juga menceritakan kejadian masa lalu tentang persoalan internal partai yang hampir sama dengan KLB Demokrat sekarang ini.

Ia menjelaskan tentang persoalan internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.

"Sama dengan yang menjadi sikap Pemerintahan Bu Mega pada saat Matori Abdul Jalil (2020) mengambil PKB dari Gus Dur yang kemudian Matori kalah di Pengadilan (2003)."

"Saat itu Bu Mega tak melarang atau pun mendorong karena secara hukum hal itu masalah internal PKB," tulis Mahfud MD.

Mahfud juga mengungkit hal yang sama dengan sikap Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Ketika (2008) SBY tidak melakukan pelarangan saat ada PKB versi Parung (Gus Dur) dan versi Ancol (Cak Imin). Alasannya, itu urusan internal parpol," imbuhnya.

Oleh karena itu Mahfud menegaskan bahwa KLB Demokrat yang terjadi di Deli Serdang merupakan masalah internal Partai Demokrat.

Masalah tersebut juga belum menjadi masalah hukum, karena masih belum ada permintaan legalitas atas hasil KBL ke pemerintah.

"Bukan (minimal belum) menjadi masalah hukum. Sebab belum ada laporan atau permintaan legalitas hukum baru kepada Pemerintah dari Partai Demokrat. Pemerintah sekarang hanya menangani sudut keamanan, bukan legalitas partai." tulisnya.

Dalam cuitan Mahfud selanjutnya, ia mengatakan sejak era Megawati, SBY, dan Jokowi, pemerintah tidak pernah melarang adanya KLB atau Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Hal tersebut dilakukan karena pemerintah ingin menghormati independensi partai politik.

"Jadi sejak era Bu Mega, Pak SBY sampai dengan Pak Jokowi ini, pemerintah tidak pernah melarang KLB atau Munaslub yang dianggap sempalan karena menghormati independensi parpol."

"Risikonya, pemerintah dituding cuci tangan. Tapi kalau melarang atau mendorong bisa dituding intervensi, memecah belah, dan sebagainya," katanya.

Baca juga: TERKUAK Penyakit yang Diderita Nathalie Holscher, Sule Diminta Jauhi Sang Istri: Enggak Ketemu Dulu

Baca juga: Wijin dan Video Syur dengan Nobu Bukan Penghalang, Gading Akui Masih Sayang Gisel, Ini Alasannya

Mahfud pun menjelaskan bahwa kasus KLB Demokrat akan menjadi masalah hukum jika hasilnya didaftarkan ke Kemenkum-Ham.

Saat itulah pemerintah akan meneliti keabsahan hasil KLB berdasarkan undang-undang dan AD/ART partai politik.

"Kasus KLB PD baru akan jadi masalah hukum jika hasil KLB itu didaftarkan ke Kemenkum-HAM. Saat itu Pemerintah akan meneliti keabsahannya berdasar UU dan AD/ART parpol."

"Keputusan Pemerintah bisa digugat ke pengadilan. Jadi pengadilanlah pemutusnya. Dus, sekarang tidak/belum ada masalah hukum di PD," pungkasnya.

(*)

Editor : Januar Alamijaya

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Sebelum Moeldoko, Gatot Nurmantyo Juga Mengaku Pernah Ditawari Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, https://www.tribunnews.com/nasional/2021/03/07/sebelum-moeldoko-gatot-nurmantyo-juga-mengaku-pernah-ditawari-jadi-ketum-demokrat-versi-klb.