Hari Ini Demokrat ke Kanwil Kemenkumham Kaltim, Laporkan Ketua Umum versi KLB yang Dianggap tak Sah

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Kisruh Demokrat masih terus berlanjut. Para simpatisan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertindak tegas atas pengakuan Demokrat versi KLB di Deli Serdang Sumatera Utara.

Demokrat pun meminta Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk membatalkan putusan itu. Sebab secara menurut ADRT partai, AHY merupakan ketua umum sah Demokrat.

Baca juga: NEWS VIDEO Ketua DPD Demokrat Kaltim, Syaharie Jaang Siap Mewakafkan Dirinya Mendukung AHY

Penolakan ketua umum versi KLB Moeldoko tidak hanya dilakukan di pusat saja. Di daerah pun khususnya Kalimantan Timur (Kaltim) menolak adanya ketua umum hasil KLB yang dianggap ilegal tersebut.

DPD Demokrat Kaltim pun rencananya akan melaporkan hal tersebut ke Kanwil Kemenkumham Kaltim.

"Hari ini kami ke Kemenkumham. Untuk menyampaikan sama dengan yang dismpaikan ketum dan 34 ketua DPD ke Kementrian kemarin," ucap Sekretaris DPD Demokrat Kaltim Edy Russani, Rabu (10/3/2021).

Nantinya perwakilan dari kader Demokrat yang akan menyerahkan laporan dan berkas ke kantor Kanwil Kemenkumham Kaltim. Rencananya ketua DPC Demokrat Samarinda Viktor Yuan akan memberikan berkas tersebut.

"Ada pak Tumbur dan Pak Viktor nanti ke sana," ucap Edy Russani melalui WhatsApp.

Baca juga: Hari Ini Demokrat Kaltim ke Polda Laporkan 7 Anggota Ikut KLB di Sumut, Diduga Palsukan Tanda Tangan

Sebelumnya ketua DPD Demokrat Kaltim Syaharie Jaang dengan tegas akan terus mengawal dan mendukung AHY sebagai Ketua umum.

Kemudian terkait adanya ketujuh orang anggota Demokrat Kaltim yang ikut KLB pun masih dicari oleh pihak DPD. Sebab hal tersebut sudah melanggar aturan Partai.

Syaharie Jaang pun bertindak tegas terkait salah satu anak buahnya yang ikut KLB di Deli Serdang beberapa waktu lalu. Bahkan pagi ini pun perwakilan DPD Demokrat akan melaporkan hal tersebut ke Polda Kaltim.

Baca juga: Ketua DPD Demokrat Kaltim Syaharie Jaang, Tiada Paksaan Dukung AHY Saat Kongres Kelima Tahun Lalu

Sebab ia mensinyalir ketujuh orang tersebut menggunakan tanda tangan palsu mengatasnamakan dirinya agar bisa mengikuti KLB tersebut. Namun dirinya membantah tidak memberikan tanda tangan tersebut. Atas rasa itu pun ia memberikan laporan ke pihak berwajib.

"Kalau tujuh orang ketemu, kalau memalsukan identitas akan diproses ke pihak berwajib. Itu masuk sanksi hukum namanya memalsukan. Secara pribadi mungkin kenal, tp kan kalau organisasi gabisa. Tidak bisa dipelihara (orang-orang seperti itu). Kalau ketemu langsung dilaporkan," ucapnya.

Penulis: Jino Prayudi Kartono | Editor: Mathias Masan Ola