Wakil Walikota Samarinda Sebut Banjir dan Kemacetan Jadi Perhatian

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pemerintah Kota Samarinda telah melakukan konsultasi publik untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2022.

Wakil Walikota Samarinda Rusmadi Wongso mengatakan, bahwa konsultasi publik RKPD tersebut merupakan Rancangan Awal (Ranwal).

Lalu tahapan selanjutnya, ada juga khusus untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang nantinya dalam bentuk sebuah forum juga.

Baca juga: Realisasi RKPD 2022 Mendatang, Walikota Samarinda Ingin Bantuan APBD Kaltim, Ini Rancangan Awalnya

Baca juga: TP PKK Samarinda Gelar Silaturahmi, Sinergikan Program 100 Hari Kerja Andi Harun-Rusmadi

"Nanti dari bahan ini. Setelah nanti menerima pokok pikiran dari DPRD, nah ini baru dievaluasi, dilakukan penajaman untuk kemudian menjadi rancangan, untuk disampaikan ke Musrembang" tuturnya, Rabu (10/3/2021).

Lanjutnya, pada konsultasi publik tentang RKPD pada Senin (8/3/2021) lalu itu, ada mendapatkan perhatian untuk ditangani, oleh unsur pengembang dan juga dari ikatan arsitek Indonesia.

"Perhatian mereka pertama kepada masalah banjir, kebersihan, kemacetan, kemiskinan, nah itu semua menjadi perhatian mereka," imbuhnya.

Baca juga: 1.400 Personel Polresta Samarinda Disuntik Vaksin Sinovac, Kapolresta Minta Nambah buat Istri Polisi

Baca juga: Tanpa Izin, Kotor dan Bau Pemkot Samarinda Segera Menutup RPU di Jalan Merak, Merespon Keluhan Warga

Diberitakan sebelumnya, Walikota Samarinda, Andi Harum mengharapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kalimantan Timur (APBD Kaltim) membantu realisasi program Pemkot Samarinda.

Perihal tersebut, terkuak usai Walikota Samarinda, adanya konsultasi publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022, pada Senin (8/3/2021) lalu.

AH sapaan akrabnya, menuturkan terkait alokasi dana program yang nantinya tertuang dalam RKPD tahun 2022 mendatang. Itu akan melihat kemampuan Fiskal Kota Tepian julukan Kota Samarinda ini.

"Jadi kita akan melihat perkembangan dinamika perencanaan dan kemampuan kapasitas fiskal Kota Samarinda. Tapi, kita punya alternatif lainnya," tuturnya kepada awak media.

Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa kemampuan kapasitas fiskal Ibu Kota Kaltim ini berubah, karena adanya refocusing APBD setiap tahunnya.

Hal itu merupakan bagian dari kebijakan nasional, sehingga katanya tidak ada pilihan lain, selain harus mengikutinya.

"Tapi dengan adanya ini, Pemkot Samarinda dituntut untuk berpikir terus menerus agar beradaptasi dan berinovasi untuk membuat Samarinda bersih dari Covid-19 dan percepatan pemulihan ekonomi," jelasnya.

Adapun terkait, harapan bantuan dari APBD Kaltim, Orang nomer satu di Samarinda tersebut menuturkan bahwa bantuan itu, untuk perealisasian program - program yang dianggap penting dan diprioritaskan kepada masyarakat.

Baca juga: Maraknya Diduga Aktivitas Tambang Ilegal, Begini Tanggapan Wakil Walikota Samarinda

"Kami berharap APBD provinsi bisa membantu dalam belanja yang kita anggap prioritas untuk masyarakat Samarinda," tuturnya.