Berita Samarinda Terkini
Pertambangan Ilegal Menjamur di Samarinda, DPRD Tegaskan Aparat Hukum Harus Turun Tangan
Pihak DPRD Samarinda memberikan respon, menyatakan atau menegaskan kepada aparat hukum untuk tindak,, harus turun tangan.
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Aktivitas pertambangan ilegal telah menjamur di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.
Pihak DPRD Samarinda memberikan respon, menyatakan atau menegaskan kepada aparat hukum untuk tindak,, harus turun tangan melakukan penegakan hukum.
Belakangan ini marak terjadi aktivitas dugaan tambang-tambang ilegal di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim).
Salah satunya tak jauh dari kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Covid-19 Raudhatul Jannah, Jalan Serayu, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, Samarinda.
Menanggapi atas tambang-tambang ilegal di Kota Tepian ini, Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani menegaskan, sekarang ini masalah perizinan tambang tersebut sudah ditarik ke Pemerintah Pusat.
Baca juga: Diduga Aktivitas Tambang Ilegal di Lempake Samarinda, Ketua RT Akui tak Tahu
Baca juga: Diduga Tambang Ilegal, Warga Dekat Makam Raudhatul Jannah Samarinda Mengeluh Lumpur Usai Hujan
Sehingga kewenangan pemerintah daerah bisa dikatakan sudah hilang atas itu.
Maka dari sisi pemberian sanksi juga susah, karena kewenangan masalah izin itu diputuskan dari pusat.
Kendati demikian, ia meminta kepada pihak-pihak penegak hukum agar turun tangan atas dugaan masalah maraknya tambang ilegal ini.
"Karena kita sudah tidak punya ranah lagi. Bukan kota yang memberi izin, kalau kota yang memberi izin, ya kota yang mengawasi dan kota yang mencabut izinnya," tuturnya melalui sambungan telepon, Rabu (10/3/2021).
Dia menambahkan, misalkan sekarang dari Pemerintah Daerah yang turun tangan, maka akan berbenturan dengan pemerintah pusat.
Dalam artian penegak hukumlah yang harusnya menindaknya.
Disinggung untuk melakukan sidak lokasi dugaan tambang ilegal di Samarinda, ia menegaskan masalah izin tambang itu bukan lagi ranah Pemerintah Daerah.
Pihak DPRD Samarinda tentunya merasa kesulitan, karena beberapa sering diabaikan.
Terkecuali, adanya kamuflase dengan izin untuk pematangan lahan, misalkan ada penumpang gelapnya.
Baca juga: Komisi III DPRD Kaltim Dorong Pemkot Samarinda Tegas terhadap Tambang Ilegal, Tindak secara Hukum
Baca juga: Area Makam Covid-19 di Samarinda Ditambang, Polisi akan Turun Cek Termasuk Sejumlah Lokasi Lain
Dikarenakan izinnya itu ada di ranah Pemerintah Kota, maka DPRD Samarinda akan melakukan sidak.
