Pemkot Bontang Belum Bayar Insentif Tenaga Kesehatan dan Operasional Covid-19 di Rumah Sakit

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Pembayaran hutang biaya operasional Covid-19 dan insentif tenaga kesehatan RSUD Taman Husada Kota Bontang, belum dibayar Pemkot Bontang.

Hal itu ditegaskan Sekretaris Kota Bontang, Aji Erlynawati, saat dikonfirmasi pada Minggu (14/3/2021).

Bahkan ia juga tak bisa menentukan, kapan waktu pasti pembayaran akan dilakukan.

Baca juga: BPBD Kukar Terima Bantuan Penanganan Covid-19 dari Badan Penanggulangan Bencana Kaltim

Baca juga: Prediksi Bisnis Sektor Retail di Indonesia Kembali Stabil meski Pandemi Covid-19 Masih Berlanjut

Pasalnya anggaran di tahun 2021 ini belum turun dari pemerintah pusat.

"Belum tau kapan, soalnya anggaran belum ada ini," bebernya.

Tunggakan anggaran yang sejak tahun lalu itu awalnya dibebankan ke Pemeritah pusat.

Namun pada prosesnya, biaya operasional dan insentif nakes ternyata ditanggung hanya sampai tiga bulan saja.

Sehingga Pemkot Bontang pun harus menambal hutang tersebut.

Baca juga: Melalui Vaksinasi, Nakes Paser Punya Harapan Besar Daerah Ini Lepas dari Pandemi Covid-19

Baca juga: Hari Raya Nyepi di Bulungan dalam Pandemi Covid-19, Tidak Menikmati Hiburan, Tiada Berpergian

Namun tak perlu dikhawatirkan, Pemkot Bontang nantinya mengalokasikan dana pembayaran itu dari Pos anggaran biaya tak terduga (BTT).

"Iya nanti akan tetap dibayar. Kami akan pakai anggaran BTT. Tapi belum sekarang, masih ada proses lah yang kita jalankan secara bertahap," ujarnya.

Selain itu ia juga menambahkan, untuk anggaran penanganan Covid-19 tahun 2021 akan difokuskan untuk biaya opersional vaksinisasi dan pembiayaan seluruh posko ditingkat Kelurahan.

Sesuai arahan Kemendagri kan kita harus merefocusing anggaran. Seperti DAU 8 persen dan beberapa pos anggaran lainya.

"Tapi untuk vaksinisasi dan pembiayaan posko Covid-19 di kelurahan," pungkasnya.

Baca juga: Enam Kontak Erat TKI Balikpapan Negatif Covid-19, Bagaimana dengan Hasil Pemeriksaan B117?

Baca juga: Efektif Tekan Kasus Covid-19, Pemkot Bontang Kembali Perpanjang PPKM 10 Hari Kedepan

Dari pemberitaan sebelumnya, Pemkot Bontang nunggak pembayaran insentif tenaga kesehatan RSUD Taman Husada sejak dari tahun lalu, dari September hingga Desember, dengan besaran Rp 266 juta.

Rincian data yang dihimpun, pada Oktober tunggakan dialami 39 nakes dengan total tagihan Rp 81,4 juta.

Kemudian berlanjut di November nunggak Rp 29 juta untuk 32 nakes, lalu pemerintah kembali menunggak di Desember sebanyak Rp 77,7 juta untuk 38 nakes 

Selain insentif petugas nakes, RSUD Bontang juga menunggak pembiayaan operasional akomodasi petugas pasien Covid-19 yang meninggal.

Ongkos operasional yang menunggak yakni biaya pemulasaran jenazah Rp 102 juta, untuk biaya 20 pasien meninggal dunia.

Ditambah lagi insentif akomodasi makan minum petugas sebesar Rp 89 juta. Sehingga total jumlah tunggakan RSUD Rp 458 juta.

Pemkot Bontang Larang Gelar Resepsi

Selama penerapan PPKM Mikro, Pemkot Bontang tak mengizinkan masyarakat menggelar resepsi pernikahan.

Dari rilis pemerintah, kebijakan ini berlaku sejak 12 hingga 22 Maret 2021.

Dalam PPKM Mikro ini, pemerintah kembali memberlakukan sejumlah relaksasi, di antaranya memberi lampu hijau bagi pelaku usaha rumah makan, kafe, dan sejenisnya menerima konsumen makan di tempat (dine in) sebanyak 50 persen hingga pukul 21.00 WITA.

Baca juga: Persentase Kesembuhan Covid-19 di Bontang, Naik Lampaui Angka Nasional, Tim Satgas: Belum Aman

Baca juga: Angka Pengangguran di Bontang Naik Lagi, Disnaker Sebut Karena Pandemi Covid-19

Namun khusus untuk kegiatan resepsi pernikahan tetap tidak akan diperbolehkan hingga selesai masa PPKM.

Begitu juga dengan pembukaan sekolah hingga saat ini masih dalam pertimbangan Tim Satgas Covid-19.

Jadi sementara aktivitas belajar mengajar masih harus dilakukan dari rumah.

"Kami hanya bolehkan akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) saja. Tidak boleh ada acara," ujar Sekretaris Kota Bontang, Aji Erlynawaty, Minggu (14/3/2021).

Ia menambahkan, secara persentase angka paparan kasus harian Covid-19 di Bontang menunjukkan tren penurunan.

Tapi pemkot masih memperpanjang PPKM, sebab ini bagian dari instruksi pemerintah pusat.

Baca juga: Pertama  di Indonesia, Usaha Laundry Berbasis IT di Lapas Kelas IIA Bontang, Patut Dicontoh

Baca juga: Ketua IDI Sarankan Pemkot Bontang tak Perlu Memperpanjang PPKM

Hal ini sebagaimana diatur melalui instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan Covid-19 di tingkat kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19.

PPKM skala mikro ini, lanjutnya, menempatkan penanganan Covid-19 dari tingkat bawah, yakni penyebaran posko di tiap kelurahan dan rukun tetangga (RT).

“Ini tindaklanjut dari instruksi Mendagri,” kata Aji Erlynawaty.

Penulis Ismail Usman | Editor: Budi Susilo