Berita Nasional Terkini
Blak-blakan Mahfud MD Sebut Pihak yang Dorong Jokowi 3 Periode, Ingin Menjerumuskan dan Menjilat
Mahfud MD mengatakan, jika ada pihak yang mendorong Presiden Joko Widodo kembali memimpin, maka hal itu merupakan upaya menjerumuskan dan menjilat
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Isu Jokowi jadi Presiden lagi untuk ketiga kali atau 3 periode kembali mencuat.
Pihak Istana pun sudah membantah, bahwa tidak ada keinginan itu dari Pemerintah.
Bahkan Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, yang mengatakan bahwa Jokowi tetap patuh pada ketentuan masa jabatan Presiden dua periode
Baca juga: Terlibat Kudeta Partai Demokrat, Jawaban Moeldoko Bikin Mahfud MD Kaget: Itu Kan Urusan Saya
Baca juga: Mata Najwa, Mahfud MD Bocorkan Reaksi Jokowi Moeldoko Jadi Ketum Demokrat, Jawaban eks Panglima TNI
Kini giluran Mahfud MD angkat bicara.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, jika ada pihak yang mendorong Presiden Joko Widodo kembali memimpin, maka hal itu merupakan upaya menjerumuskan dan menjilat.
Mahfud menyampaikan hal itu sebagain respons atas tudingan pendiri Partai Ummat, Amien Rais, yang menyebut ada wacana jabatan presiden menjadi tiga periode.
"Kalau Pak Jokowi yang saya dengar, dan saudara saya kira punya jejak digitalnya, kalau ada orang-orang mendorong Pak Jokowi menjadi presiden lagi, kata Pak Jokowi nih, itu hanya dua alasannya. Satu, ingin menjerumuskan, dua ingin menjilat," ujar Mahfud di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (15/3/2021).
Di sisi lain, Mahfud menegaskan, penambahan masa jabatan presiden menjadi urusan partai politik dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Hal itu mengingat sejauh ini pemerintah juga tidak pernah membahas wacana tersebut.
"Itu urusan partai politik dan MPR, ya. Di kabinet enggak pernah bicara-bicara yang kaya gitu, bukan bidangnya," kata dia.
Untuk itu, pihaknya pun meminta agar tidak menyeret pemerintah terkait isu tersebut.
"Jadi jangan diseret-seret ke kabinet lah urusan itu diskusinya MPR dan parpol-parpol lah, dan itu haknya," katanya.
"Kan asyik baca-baca begitu, enggak apa-apa. Tetapi kalau pemerintah endak punya wacana tentang mau tiga kali, empat kali, lima kali, kita UUD yang berlaku sekarang saja," sambung dia.
Sebelumnya tudingan amandemen UUD 1945 yang akan dilakukan dengan menggelar Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengubah dua periode jabatan presiden menjadi tiga periode disampaikan pendiri Partai Ummat Amien Rais.
"Jadi mereka akan mengambil langkah pertama meminta Sidang Istimewa MPR yang mungkin 1-2 pasal yang katanya perlu diperbaiki, yang mana saya juga tidak tahu," tutur Amien dalam tayangan Kompas TV, dikutip Senin.
