Breaking News:

Berita Bontang Terkini

Guru Non ASN di Sekolah Negeri Resah, Tunjangan Profesi Distop Sejak 2017, Ini Langkah PGRI Bontang

Kebijakan penghapusan tunjangan profesi tenaga pengajar non ASN di sekolah negeri Bontang, dikeluhkan para guru.

Penulis: Ismail Usman | Editor: Samir Paturusi
TRIBUNKALTIM.CO/ISMAIL USMAN
Wakil Ketua I PGRI Bontang, Sumariyah.TRIBUNKALTIM.CO/ISMAIL USMAN 

TRIBUNKALTIM.CO,BONTANG-Kebijakan penghapusan tunjangan profesi tenaga pengajar non ASN di sekolah negeri Bontang dikeluhkan para guru.

Keputusan pemerintah menghapus insentif guru non ASN dinilai tak adil dan justru menimbulkan ke cemburuan di kalangan tenaga pengajar.

Bagaimana tidak, kebijakan ini hanya memberlaku kepada guru non ASN yang mengajar di sekolah negeri.

Baca juga: Pemkot Bontang Berlakukan Pemeriksaan Rapid Tes Calon Penumpang Kapal di Pelabuhan Lok Tuan

Baca juga: Basri Rase jadi Ketua PKB Bontang, Targetnya Tambah Jumlah Kursi di DPRD dalam Pemilu 2024

Sementara para tenaga pengajar di sekolah swasta tetap mendapat gaji tunjangan profesi sebesar Rp 1 juta setiap bulan.

"Regulasi ini hanya untuk guru Non ASN di sekolah negeri. Di sekolah swasta enggak. Nah itu yang jadi masalah, sehingga diprotes," ujar Wakil Ketua I PGRI Bontang, Sumariyah.

Ia membeberkan, penghapusan tunjangan diberlakukan sejak di tahun 2017 lalu.

Tepatnya saat pemerintah memberlakukan UU nomor 23 tahun 2014, yang mengalih sebagian kewenangan pemerintah daerah ke pemerintah provisi.

Baca juga: Pemkot Bontang Belum Bayar Insentif Tenaga Kesehatan dan Operasional Covid-19 di Rumah Sakit

Baca juga: Selama PPKM Mikro, Pemkot Bontang Larang Gelar Resepsi Pernikahan, Hanya Akad Nikah di KUA

Sebelum UU nomor 23 ini berlalukan, semua guru, baik di swasta maupun negeri mendapat tunjangan profesi setiap bulan.

"Kan semenjak SMA dan SMK itu diambil alih oleh pemprov, anggaran pendidikan Disdikbud Bontang dikurangi. Makanya tunjangan dihapus," tuturnya.

Sehingga keresahan para guru ini pun diadukan ke DPRD Bontang.

Menurutnya, jika alasanya karena persoalan regulasi. Maka ia pun mendorong agar aturan pemerintah tersebut segera direvisi.

Baca juga: Ketua IDI Sarankan Pemkot Bontang tak Perlu Memperpanjang PPKM

"Kalau dari kami si, kalau memang persoalan regulasi yang jadi alasan pemerintah. Maka ayo dirubah. Agar para guru mendapat hak yang sama," pungkasnya.

Penulis: Ismail Usman/Editor: Samir Patutusi

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved