Tak Terima Jokowi Diseret ke Kisruh Demokrat, Ali Ngabalin Balas Bambang Widjojanto, Lucu & Jijik

TRIBUNKALTIM.CO - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden ( KSP) Ali Mochtar Ngabalin merespon ucapan kuasa hukum Partai Demokrat kubu AHY, Bambang Widjojanto.

Ali Mochtar Ngabalin tak terima Presiden Joko Widodo ( Jokowi) terus diseret-seret dalam kisruh Partai Demokrat.

Diketahui, Partai Demokrat kini terbelah 2 usai Kongres Luar Biasa ( KLB) di Deli Serdang yang memilih Moeldoko sebagai Ketum.

KLB ini membuat kubu Agus Harimurti Yudhoyono langsung bereaksi.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden ( KSP), Ali Mochtar Ngabalin menjawab tudingan Kuasa Hukum Partai Demokrat, Bambang Widjojanto (BW).

Ngabalin menyebut pernyataan Bambang itu sudah menyesatkan masyarakat.

Baca juga: Moeldoko Jadi Sorotan Usai KLB Partai Demokrat, Idham Azis Diisukan akan Jabat KSP di Kabinet Jokowi

Baca juga: SEMPAT Ricuh dengan Polisi, Massa Aksi Geruduk Markas DPP Demokrat & Blokade Jalan, Ingin Ketemu AHY

Sebelumnya, Bambang sempat menduga pemerintah mengakomodasi Partai Demokrat kubu Moeldoko untuk mengadakan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deliserdang, Sumatera Utara.

Terkait hal itu, Ngabalin lantas mengaku jijik mendengar ucapan Bambang tersebut.

"Apa komentar saya atas permantaan saudara Bambang Widjojanto?," ujar Ngabalin, seperti dikutip TribunWow.com dari kanal YouTube Official iNews, Senin (15/3/2021).

"Saya bilang, lucu, geli dan jijik."

Ngabalin menyebut, tudingan keterlibatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kudeta Partai Demokrat itu sangat tak berdasar.

Menurut dia, isu kudeta merupakan masalah internal partai yang tak ada sangkutpautnya dengan Jokowi.

"Ada orang Demokrat, masalahnya internal partai, yang membuat KLB orang Demokrat," jelasnya.

"Kok Jokowi yang jadi bulan-bulanan?"

Karena itu, Ngabalin menganggap ada yang keliru dari pemikiran Bambang.

Tak hanya keliru, ia bahkan menyebut pemikiran Bambang sudah menyesatkan sejumlah pihak.

"Ini ada kerangka berpikir yang keliru, menyesatkan publik," kata Ngabalin.

"Tidak hanya sesat tapi menyesatkan."

"Di mana logikanya ada masalah internal partai politik, partai itu dinilainya telah diserang. Kemudian pemerintah yang sah yang diserang?"

"Kemudian ada brutalisme demokrasi, lucu, diksi yang butuh referensi kuat," tukasnya.

Baca juga: Amien Rais Sebut tak Yakin Moeldoko Berani jadi Ketua Umum Demokrat Tanpa Kedipan Lurah

AHY Temui Jusuf Kalla

Ketua Umum Partai Demokrat, AHY menemui mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla di kediamannya yang berada di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (14/3/2021).

Dalam pertemuan tersebut, AHY dan Jusuf Kalla membicarakanbanyak hal.

Terutama tentang isu politik terkini hingga dualisme kepemimpinan di tubuh Partai Demokrat.

"Kedatangan kami ke sini juga untuk memohon saran dan masukan terkait perkembangan dinamika ekonomi dan sosial-politik nasional saat ini," kata AHY melalui keterangan resminya pada Minggu (14/3/2021).

Baca juga: Jhoni Allen Tuding AHY Ganti AD/ART Partai Demokrat, Herzaky: Asal Tembak, Keburu Malu Luar Biasa

AHY mengungkap alasan dirinya dan sejumlah kader Partai Demokrat menemui Jusuf Kalla. Itu karena ada persoalan hubungan sejarah yang erat.

Hubungan yang dimaksud yaitu karena Jusuf Kalla pernah mendampingi Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang waktu itu merupakan Presiden RI keenam.

Lebih lanjut, Jusuf Kalla pun menyinggung polemik dualisme yang terjadi di Partai Demokrat antara kepemimpinan AHY dengan kubu yang kontra dan telah menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai ketua umum.

Jusuf Kalla meminta AHY dan seluruh kader Demokrat bersabar menghadapi permasalahan dualisme tersebut.

Jusuf Kalla yang pernah menjadi Ketua Umum Golkar pun menceritakan partai berlambang beringin yang dipimpinnya dulu juga pernah mengalami dualisme.

Kalla pun mengapresiasi regenerasi politik yang telah dilakukan Partai Demokrat.

Menurut Kalla, Demokrat telah meregenerasi kader-kadernya yang kini menjabat sebagai pengurus partai dengan baik.

"Partai Demokrat sudah baik dalam memberi contoh tentang regenerasi di partai politik," tutur Kalla

Adapun konflik Partai Demokrat dengan sejumlah eks kader yang melaksanakan KLB kontra AHY dan mengangkat Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai Ketua Umum, sampai pada tahapan hukum.

Setelah Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang yang mengangkat Kepala Staf Presiden Moeldoko, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) langsung ambil langkah cepat bertemu sejumlah pihak. 

Ketua Umum Partai Demokrat versi Jakarta ini, pertama menemui Kementerian Hukum dan Ham dilanjutkan dengan bertemu Menkopolhukam Mahfud MD.

Kemudian menemui jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang semuanya dimaksudkan untuk menetapkan legalitas partai dan menyebut KLB Deli Serdang tidak sah dan abal-abal.

 "Saya menjelaskan secara lengkap kronologi KLB ilegal di Deli Serdang. Kenapa ini ilegal dan inkonstitusional serta bukti-bukti hukum dan dukungan utuh dari 34 ketua DPD serta 514 Ketua DPC," papar AHY dalam akun Instagramnya, @agusyudhoyo,  Selasa 9 Maret 2021. (*)

Berita tentang Partai Demokrat

Berita tentang Jokowi

Berita tentang Ali Ngabalin