Breaking News:

Berita Balikpapan Terkini

Nilai Pajak Hiburan Tinggi di Balikpapan, Berpengaruh Pada Investor

Ketua Forum Komunikasi Tempat Hiburan Balikpapan (FKTHB) Fendy Yacob menyebut, besaran pajak hiburan khusus tempat hiburan malam (THM) terlalu tinggi.

Penulis: Heriani AM | Editor: Samir Paturusi
TRIBUNKALTIM.CO/DWI ARDIANTO
Ilustrasi tempat hiburan malam di Balikpapan.TRIBUNKALTIM.CO/DWI ARDIANTO 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Ketua Forum Komunikasi Tempat Hiburan Balikpapan (FKTHB) Fendy Yacob menyebut, besaran pajak hiburan khusus tempat hiburan malam (THM) terlalu tinggi.

Bahkan, dikatakannya, pajak THM di Kota Balikpapan tertinggi di Indonesia.

Pasalnya, Balikpapan ini tidak menerbitkan izin pertambangan, sehingga untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), sumbernya dari sektor jasa.

Baca juga: Bapenda Kaltim Targetkan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di Kukar Tahun Ini Capai Rp 284 M

Baca juga: Tahun 2022 Usaha Walet Dibebankan Pajak, Kepala Bapenda Bontang: Walau Tak Punya Izin Juga Bayar

"Jadi dengan adanya ketergantungan dari sektor jasa, menggali PAD, salah satunya dari tempat hiburan," ungkap Fendy Yacob, Rabu (17/3/2021).

Padahal, lanjutnya, daerah sekitar seperti Samarinda pajak daerah untuk THM hanya sekitar 15 persen hingga 20 persen.

Oleh karena itu, pihaknya meminta pemerintah untuk menurunkan besaran pajak untuk THM itu.

Baca juga: Penerimaan Pajak Menyusut, Pendapatan Empat Sektor Ini di Balikpapan Paling Terdampak Selama Pandemi

Baca juga: Sosialisasi Perda Pajak, Ely Hartati Berharap Pemkab Kukar Lebih Kreatif Cari Sumber Pajak Baru

"Kita minta yang 60 persen ini diturunkan lah di angka 15 persen. Saya meyakini dengan 15 persen ini, para investor akan berlomba-lomba berinvestasi di Balikpapan," ungkapnya.

Tidak hanya menarik investor, pemkot juga harus memahami bahwa kini ada Bandara APT Pranoto di Samarinda.

Bandara SAMS Sepinggan di Balikpapan pun mendapatkan dampak dari beroperasinya bandara tersebut, yakni kurangnya jumlah penumpang.

Baca juga: Lakukan Sosialisasi Perda Pajak di Teluk Pandan, Safuad Sebut Masyarakat Setempat Sangat Antusias

Pertimbangan lainnya, Balikpapan akan menjadi jadi penyangga ibu kota negara yang baru.

Jika aturan itu tidak direvisi, maka Kota Minyak akan ketinggalan dengan Samarinda dan akan berdampak pada pendapatan asli daerah.

"Semoga usulan kita dipertimbangkan dan dapat menarik investor," harapnya. (*)

Berita tentang Balikpapan

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved