Rapat dengan DPR, Yasonna Laoly Sebut Masalah Internal Demokrat, Terima Permohonan Kubu Moeldoko

TRIBUNKALTIM.CO - Menteri Hukum dan HAM ( Menkumham) Yasonna Laoly menyinggung soal kisruh Partai Demokrat saat rapat bersama DPR RI.

Diketahui, Partai Demokrat yang diakui Pemerintah saat ini masih dipegang Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY).

Meski demikian, Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa ( KLB) Deli Serdang sudah memasukkan permohonan ke Kemenkumham.

Diketahui, dari hasil KLB, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko terpilih sebagai Ketum.

Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Rabu (17/3/2021).

Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI fraksi PAN Pangeran Khairul Saleh.

Baca juga: Kubu Moeldoko Kecewa Pemerintah Dianggap Ikut Terlibat Konflik Internal Partai Demokrat

Baca juga: Sinyal Bahaya AHY, Jhoni Allen Yakin Demokrat versi Moeldoko Disahkan Menkumham, Alasan Terkuak

"Pada kesempatan ini Komisi III DPR RI perlu mendapatkan penjelasan Kementerian Hukum dan HAM terkait target kinerja selama tahun 2020 serta apa program prioritas yang telah berhasil dilaksanakan dan apa yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 ini," kata Pangeran membuka rapat, di Ruang Rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta.

Kemudian, saat Yasonna menjelaskan sejumlah isu yang ramai diperbincangkan publik, dia menyinggung status kewarganegaraan Bupati Sabu Raijua terpilih, Orient P Riwu Kore.

Selain itu, Yasonna sempat menyinggung permasalahan dan konflik yang dialami Partai Demokrat.

"Kami akan sampaikan tentang permasalahan kewarganegaraan Bupati Raijua atas nama Orient masalah kewarganegaraan.

Tentunya Pak Santoso juga barangkali ada masalah internal di Partai Demokrat.

Masalah Partai Demokrat. Ini Pak Benny yang lebih dulu apa?
Yang mana dulu terserah aja," kata Yasonna Laoly.

"Saya ingin sampaikan karena saya barangkali yang soal Demokrat nanti biar dipertanyakan saja," lanjutnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat, Santoso juga menyinggung soal konflik di partainya.

Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta itu yakin Menkumham akan objektif dalam menangani kasus di Demokrat.

"Yang pertama saya ingin sampaikan kita belum tanya dulu soal KLB Deli Serdang karena kita yakin pak menteri akan objektif menilai atas apa yang terjadi di Demorkat saat ini," kata Santoso.

Demokrat versi KLB serahkan daftar kepengurusan

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengungkapkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat telah diajukan permohonan pengesahan ke Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham.

"Pihak KLB telah menyerahkan permohonan pengesahan kepengurusan hasil KLB ke Kemenkumham," kata Yasonna saat dihubungi Tribunnews, Selasa (16/3/2021).

Yasonna menegaskan, pihaknya akan meneliti apakah hasil KLB itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AD/ART partai.

Baca juga: Tak Terima Jokowi Diseret ke Kisruh Demokrat, Ali Ngabalin Balas Bambang Widjojanto, Lucu & Jijik

Selain itu pihaknya akan meneliti kelengkapan dokumen yang diserahkan Demokrat hasil KLB Sibolangit.

"Kita akan teliti kelengkapan dokumen pelaksanaan KLB, apakah telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan AD dan ART partai," ucap Yasonna.

"Kita lihat dulu. Biasanya, kalau ada yang tidak lengkap, kita minta dilengkapi, tentu ada tengat waktu kita beri untuk melengkapi," katanya.

Jangan Tuduh Pemerintah

Melansir Tribunnews.com Partai Demokrat kubu Moeldoko minta pemerintah tak dituduh terlibat dalam konflik Partai Demokrat.

Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Demokrat versi KLB Deli Serdang, Muhammad Rahmad.

Pihaknya menyayangkan tuduhan yang tak mendasar kepada pemerintah soal konflik internal partai tersebut.

"Kami sangat menyesalkan selama ini adanya tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar kepada pemerintah kita oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab yang menuduh pemerintah terlibat di dalam konflik internal Partai Demokrat," ujarnya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Rabu (17/3/2021).

"Kami sangat menyayangkan itu, dan kami berharap mudah-mudahan tidak ada lagi pihak yang membawa-bawa pemerintah ke konflik internal partai," jelasnya.

Muhammad Rahmad menyampaikan sudah ada aturan untuk menyelesaikan konflik internal di partai politik.

"Aturan cara menyelesaikan konflik internal partai sudah ada pakemnya," tegas dia.

Tudingan Amien Rais

Sebelumnya, politikus senior, Amien Rais menyebut, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mendapat dukungan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB).

Menurutnya, tanpa dukungan dari sosok yang disebut 'Lurah', Moeldoko tak akan berani maju.

"Saya enggak mencampuri partai lain, saya khusus Moeldoko saja ini."

"Ini sesuatu yang luar biasa. Saya tidak yakin Moeldoko berani seberani itu tanpa kerlingan atau kedipan dari 'Lurah' kita itu," ujarnya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu (14/3/2021).

"Jadi sampai sekarang belum terucapkan satu patah kata pun," lanjutnya.

Amien Rais lalu menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang belum buka suara soal Moeldoko yang terlibat kudeta Partai Demokrat.

"Semua mengatakan, baik yang tadinya mendukung Pak Jokowi pun mengatakan ya kalau yang oposisi jelas."

"Tapi yang mendukung itu mengatakan tolong itu cepat dilepas dari jabatan KSP itu, supaya tidak mengotori rezim Jokowi," katanya.

Baca juga: SEMPAT Ricuh dengan Polisi, Massa Aksi Geruduk Markas DPP Demokrat & Blokade Jalan, Ingin Ketemu AHY

Ia pun menyinggung adanya aksi saling menutupi dan mendukung terkait Moeldoko tersebut.

"Tetapi saya kira kalau seseorang sudah sangat dekat itu sudah saling menutup, saling dukung."

"Sehingga kalau satu jatuh temannya juga akan jatuh."

"Jadi memang dilema politik dan moral yang luar biasa," terang Amien Rais.

Diketahui, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

(*)

Berita tentang Partai Demokrat

Berita tentang Moeldoko