Breaking News:

Berita Samarinda Terkini

Kejari Disambangi Walikota Samarinda Andi Harun, Bahas Fokus Inventarisir Aset milik Pemkot

Kejaksaan Negeri atau Kajari Samarinda disambangi oleh Walikota dan Wakil Walikota Samarinda, membahas mengenai aset-aset

Penulis: Mohammad Fairoussaniy | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD FAIROUSSANIY
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Samarinda Heru Widarmoko saat ditemui Tribunkaltim.co, Jumat (19/3/2021). TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD FAIROUSSANIY 

"Semua aset akan kita inventarisir, secara spesifik," tegas Kajari Samarinda.

Terkait aset-aset milik pemerintahan daerah ini, juga di soroti oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango dalam rangka kunjungan kerja di Provinsi Kalimantan Timur Kaltim pada dua pekan lalu.

Dia berkesempatan menemui Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim beserta jajaran Kejaksaan Negeri hari Selasa (23/1/2021) lalu.

Baca juga: Pemkab Kutim Bakal Datangkan 2 Unit GeNose, Kadinkes Sebut Sangat Menguntungkan Deteksi Covid-19

Diinformasikan bahwa pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Pencegahan KPK dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) guna penyelamatan aset dan keuangan negara/daerah. 

Sinergi KPK dengan Kejaksaan dalam rangka penyelamatan aset dan keuangan negara atau daerah.

Selain itu, ada pula dukungan dari jajaran Kejari dalam penyelamatan aset dan keuangan daerah serta informasi SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) pada KPK.

Berdasarkan data yang dikumpulkan KPK per 31 Desember 2020, keseluruhan bidang tanah yang tercatat di semua pemerintah daerah (pemda) di Provinsi Kaltim adalah 12.092 persil. 

Sedangkan, total jumlah bidang tanah yang telah bersertifikat adalah 1.948 persil atau baru 16 persen.

Baca juga: Kasus Korupsi Dana Hibah KONI Samarinda 2016 Berlanjut, Kepala Bappeda Saat Itu Akan Dipanggil

Sementara di Kalimantan Utara, sesuai data KPK per 31 Desember 2020, total bidang tanah yang tercatat di pemda yakni 4.690 persil. Total jumlah persil yang telah bersertifikat adalah 787 persil atau baru 17 persen. 

Terkait informasi SPDP yang dikirimkan oleh Kejari di Provinsi Kaltim kepada KPK selama tiga tahun terakhir yaitu kurun 2018 – 2020, KPK menerima total 38 SPDP.

Halaman
123
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved