Kejari Disambangi Walikota Samarinda Andi Harun, Bahas Fokus Inventarisir Aset milik Pemkot

Selain itu, ada pula dukungan dari jajaran Kejari dalam penyelamatan aset dan keuangan daerah serta informasi SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) pada KPK.

Berdasarkan data yang dikumpulkan KPK per 31 Desember 2020, keseluruhan bidang tanah yang tercatat di semua pemerintah daerah (pemda) di Provinsi Kaltim adalah 12.092 persil. 

Sedangkan, total jumlah bidang tanah yang telah bersertifikat adalah 1.948 persil atau baru 16 persen.

Baca juga: Kasus Korupsi Dana Hibah KONI Samarinda 2016 Berlanjut, Kepala Bappeda Saat Itu Akan Dipanggil

Sementara di Kalimantan Utara, sesuai data KPK per 31 Desember 2020, total bidang tanah yang tercatat di pemda yakni 4.690 persil. Total jumlah persil yang telah bersertifikat adalah 787 persil atau baru 17 persen. 

Terkait informasi SPDP yang dikirimkan oleh Kejari di Provinsi Kaltim kepada KPK selama tiga tahun terakhir yaitu kurun 2018 – 2020, KPK menerima total 38 SPDP.

Pada tahun 2018 jumlah SPDP sebanyak 10 buah, pada tahun 2019 sebanyak 14 buah, dan di tahun 2020 sebanyak 14 buah.

Sementara dari Kepolisian di Provinsi Kaltim KPK menerima total 56 SPDP. Dengan rincian, di tahun 2018 sebanyak 46 buah SPDP.

Baca juga: Jadwal Bandara APT Pranoto Samarinda Terapkan Alat GeNose Bagi Penumpang Kala Pandemi Covid-19

Tahun 2019 sebanyak 6 buah SPDP, dan di tahun 2020 terjadi penurunan hanya 4 buah SPDP. 

Menanggapi KPK, Kepala Kejati Provinsi Kaltim Deden Riki Hayatul Firman secara singkat berkata akan terus mendukung apa saja yang menjadi upaya KPK dalam pertemuan tersebut.

Jajaran Kejati Kaltim terus mendukung KPK dalam upaya penyelamatan aset daerah serta informasi SPDP di Kaltim dan Kaltara.

Penulis M Fairoussaniy | Editor: Budi Susilo