Breaking News:

Virus Corona di Kaltim

DJP Kaltimra Gelar Talk Show, Bahas Strategi hingga Peranan Pajak bagi Penanganan Covid-19

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara (Kanwil DJP Kaltimra) menggelar talk show bertajuk "Pajak untuk Vaksin Kita".

Penulis: Heriani AM | Editor: Budi Susilo
HO/DJP Kaltimtara
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara (Kanwil DJP Kaltimra) menggelar talk show bertajuk "Pajak untuk Vaksin Kita". 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara (Kanwil DJP Kaltimra) menggelar talk show bertajuk "Pajak untuk Vaksin Kita".

Kegiatan ini digelar secara virtual dan menghadirkan tiga narasumber. Yakni Kepala Kanwil DJP Kaltimra, Max Darmawan, Ketua Komite Medik RSUD Beriman Kota Balikpapan, Diah Adhyaksanti, dan Kepala Sub Bagian Program Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Elisabeth Rassi.

Kepala Sub Bagian Program Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Elisabeth Rassi menjelaskan tentang kebijakan dan strategi Covid-19 di Kota Balikpapan.

Baca juga: NEWS VIDEO Positif Covid-19, Rey Mbayang Unggah Foto Bergandeng Tangan dengan Dinda Hauw

Baca juga: Cegah Covid-19, Rutan Klas IIB Tanjung Redeb Tiadakan Jam Besuk, Ganti Layanan Video Call 10 Menit

Saat ini 37,41 persen kematian akibat Covid-19 di Kaltim berasal dari Kota Balikpapan.

Senada, Ketua Komite Medik RSUD Beriman Kota Balikpapan, Diah Adhyaksanti menjelaskan apakah vaksinasi Covid-19 menjadi solusi dalam menangani pandemi di Indonesia.

Mulai dari tujuan Covid-19, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan pemerintah dan masyarakat, hingga efek samping dari vaksin.

Narasumber selanjutnya, Kepala Kanwil DJP Kaltimra Max Darmawan menjelaskan terkait peran pajak bagi penanganan Covid-19.

Baca juga: Update Kasus Covid-19 di Lapas Perempuan Tenggarong, 24 WBP Masih Jalani Isolasi Mandiri

Baca juga: Sebelum Shin Tae-yong, Ini Daftar Orang di Lingkaran Timnas Indonesia yang Positif Covid-19

Dalam pemaparannya dikatakan, belanja untuk bidang kesehatan pada APBN tahun 2021 adalah sebesar Rp 111,7 T atau 5,7 persen dari total belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.954,5 T.

"Anggaran kesehatan ini diarahkan untuk percepatan pemulihan kesehatan, diikuti peningkatan akses dan mutu layanan melalui penguatan sistem kesehatan," jelasnya secara daring, Senin (22/3/2021).

Selain itu, dipaparkan juga terkait kebijakan pemerintah pada bidang kesehatan tahun 2021, target prioritas bidang kesehatan untuk penanganan Covid-19 serta mendukung penguatan sistem kesehatan nasional, dan peranan pajak bagi APBN.

Baca juga: Kejar Target Vaksin Covid-19, Dinkes Kutim Dorong Lansia dan Jamaah Haji Ikut Penyuntikan

Baca juga: Satu Tahun Covid-19 di Tarakan, Ini yang Sudah Dilakukan Pemkot Tarakan

Pada tahun 2021, penerimaan pajak akan melanjutkan dukungan pemulihan ekonomi secara lebih terukur dan diproyeksikan tumbuh positif sejalan dengan prospek membaiknya perekonomian dan dukungan kelanjutan reformasi administrasi pajak.

Target pajak yang harus dikumpulkan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 1.229,6 T. Angka ini naik jika dibandingkan target pajak tahun lalu sebesar Rp 1.198,8 T.

Baca juga: Bisnis Ikan Cupang di Kabupaten Paser jadi Tren di Tengah Pandemi Covid-19

Baca juga: Tahun 2022 Usaha Walet Dibebankan Pajak, Kepala Bapenda Bontang: Walau Tak Punya Izin Juga Bayar

"Sehingga, jika kita bagi target pajak dengan pendapatan negara total Rp 1,743,6 triliun, rasionya 70,5 persen pendapatan negara merupakan tanggung jawab dari Direktorat Jenderal Pajak," pungkasnya.

Pihaknya berharap adanya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Jika penerimaan pajak terganggu, maka pendapatan negara juga akan terganggu.

Penulis Heriani | Editor: Budi Susilo

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved