Breaking News:

Berita Kubar Terkini

Merusak Jalan Umum, DPMPTSP Kubar Tegaskan Perusahaan Sawit di Kutai Barat Belum Punya Izin Angkutan

Perusahaan kelapa sawit yang sedang aktif beroperasi di wilayah Kabupaten Kutai Barat saat ini tengah menuai sorotan dari berbagai kalangan masyarakat

TRIBUNKALTIM.CO/ZAINUL MARSYAFI
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Barat, Hendarman Supanji membeberkan terkait perizinan angkutan kelapa sawit yang dianggap merusak jalan Kabupaten di Kutai Barat. TRIBUNKALTIM.CO/ZAINUL MARSYAFI 

TRIBUNKALTIM.CO, SENDAWAR- Perusahaan kelapa sawit yang sedang aktif beroperasi di wilayah Kabupaten Kutai Barat saat ini tengah menuai sorotan dari berbagai kalangan masyarakat, bahkan termasuk Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sendiri. 

Pasalnya, perusahaan kelapa sawit tersebut dinilai sebagai biang kerok penyebab kerusakan jalan raya di wilayah Kutai Barat lantaran dilewati angkutan truk tandan buah segar (TBS) dan CPO milik mereka yang berkapasitas bobot muatan puluhan ton sekali jalan.

Usut punya usut, perusahaan pekebunan kelapa sawit yang aktif berporoduksi di Kutai Barat saat ini ternyata mayoritas seluruhnya tidak memiliki izin angkutan.

Baca juga: Bupati Kubar Sebut Perusahaan Sawit tak Berkontribusi, Kesal Warga Tanam Pisang di Jalan Rusak

Baca juga: Jalan Umum Rusak akibat Truk Sawit, Bupati Kubar FX Yapan Minta Perusahaan Bikin Jalan Sendiri 

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kutai Barat, Hendarman Supanji. 

Menurut Hendarman Supanji, proses perizinan usaha perkebunan sawit saat ini masih menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bahkan sejak aktif beroperasi, seluruh perusahaan kelapa sawit ini belum pernah mengajukan izin kepada pemerintah daerah. 

"Pengajuan izin usaha itu dilakukan secara online melalui aplikasi OSS terpusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Namun, untuk pemenuhan komitmen agar perusahaan tersebut bisa beroperasi, tetap menjadi kewenangan kabupaten," katanya, Rabu (24/3/2021).

Lebih lanjut Hendarman Supanji menyebutkan saat ini jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kutai Barat terdata sebanyak kurang lebih 47 perusahaan dan rata-rata hanya memiliki izin usaha saja.

Bahkan 7 perusahaan di antaranya sudah memiliki pabrik dan aktif beroperasi, sementara yang lainnya, masih dalam tahap persiapan, seperti pembukaan lahan, penyiapan bibit dan lain sebagainya.

“Kalau khusus untuk perusahaan perkebunan sawit memang menjadi kewenangan kabupaten, mulai dari izin operasi, SIUP beserta izin turunannya. Bahwa mungkin ada yang menafsirkan izinnya di pusat, saya pikir itu karena ada aplikasi OSS.

Halaman
12
Penulis: Zainul
Editor: Rahmad Taufiq
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved