Smart City di Bontang Sebatas Jargon, Layanan Administrasi Berbasis Digital Baru 20 Persen

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Skenario Smart City di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dinilai hanya sebatas jargon kota. Terbukti, proses pengurusan administrasi kependudukan masih butuh waktu berhari-hari.

Hal itu dikemukakan Anggota DPRD Bontang, Baktiar Wakkang pada Jumat (26/03/2021) di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur.

Seharusnya, daerah yang dianggap layak dikatakan kota Smart City memiliki pelayanan administrasi kilat, alias tak butuh waktu lama.

Seperti di Surabaya misalnya. Penerapan smart city dalam layanan pemerintahan dilaksanakan secara total. Jika tidak salah, batas maksimal  pengurusan izin hanya membutuhkan 8 menit saja.

Baca juga: Pasangan Walikota dan Waawali Bontang Terpilih, Basri Rase-Najirah Dilantik pada 26 April 2021

Baca juga: Lima Tahun Lagi Bontang Alami Krisis Air Bersih, Alternatif 3 Lokasi Sumber Air Masih Tahap Kajian

Terkecuali untuk sejumlah perizinan lainnya, seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tentu butuh waktu lebih karena harus diukur manual di lapangan.

"Kalau di Bontang ini buat urus KTP aja masih berhari-hari," ujar Bakhtiar.

Menurutnya, konsepsi kota cerdas perlu ditinjau ulang. Transisi pemerintahan yang baru perlu menerjemahkan gagasan smart city dalam pelayanan prima.

Walikota yang baru sekiranya telah memiliki pengalaman yang cukup. Masa bakti 5 tahun memegang jabatan sebagai Wawakil Bontang menjadi nilai plus untuk meninjau kembali skema kota cerdas.

Tak hanya itu, penguatan konsep ini perlu ditopang dengan anggaran yang bisa memenuhi fasilitas penunjang yang memadai. Agar program ini bisa berjalan secara total.

Baca juga: Penuhi Syarat Bangun Smart City, Pemkab Paser dan Kementerian Akan Teken Nota Kesepahaman

Baca juga: Kembangkan Smart City, Diskominfo Paser Gelar Pelatihan GNS3 Demi Memajukan Teknologi Daerah

Sebab masih banyak kebutuhan peralatan untuk mendukung kegiatan ini. Misalnya, ada beberapa
titik lokasi yang belum terjangkau internet. Sementara penerapan beberapa layanan administari telah berbasis teknologi.

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Bontang, Ririn Sari Dewi menambahkan, kebutuhan perangkat penujang kota cerdas masih sangat minim.

Penerapan layanan berbasis digital baru menyentuh 20 persen cakupan di lingkungan Pemkot.

Dukungan anggaran untuk program kota cerdas juga terlalu minim.

Dari usulan Rp 4,7 miliar tahun ini. Realisasi anggaran hanya digelontorkan Rp 900 juta.

Walhasil, kebutuhan server untuk menopang aplikasi dan layanan masih terbatas. Tak heran smart city masih jadi jargon saat kampanye saja.