Berita Nasional Terkini
Serangan Berlanjut, Demokrat Moeldoko Bongkar Koruptor Hambalang di Kubu AHY, Ada Dendam Nazaruddin?
Serangan berlanjut, Partai Demokrat Moeldoko bongkar koruptor Hambalang di Kubu AHY, ada dendam Nazaruddin?
TRIBUNKALTIM.CO - Kisruh Partai Demokrat antara kubu Kongres Luar Biasa atau KLB Deli Serdang dengan kubu Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) terus berlanjut.
Kini, kubu Moeldoko menjadikan kasus Hambalang sebagai senjata baru.
Sebelumnya, kubu KLB Deli Serdang menyorot keterlibatan putra bungsu SBY, Edhie Baskoro Yuddhoyono dalam pusara korupsi Hambalang.
Tak tinggal diam, kubu AHY menyebut serangan dengan isu Hambalang merupakan bagian dendam dari Nazaruddin.
Partai Demokrat kubu Moeldoko menyebut pelaku korupsi Hambalang masih belum ditangkap semua.
Juru bicara Partai Demokrat kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad mengatakan, beberapa pelaku masih menghirup udara bebas dan kini bersembunyi di balik kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY).
Baca juga: NEWS VIDEO Serangan Baru Demokrat Moeldoko ke AHY Cs Dinilai Lebih Mematikan
Baca juga: Bukan Dinasti Politik, Serangan Baru Demokrat Moeldoko ke AHY Cs Dinilai Lebih Mematikan, Kasus Lama
Hal itu disampaikannya dalam diskusi Chrosscheck by Medcom.id dengan tema 'Menusuk Jantung SBY! Kubu Moeldoko Menyerang Lewat Hambalang', Minggu (28/3/2021).
"Kasus Hambalang ini kan belum tuntas kalau kita lihat rekaman media," kata Rahmad.
Rahmad enggan menyebut nama kader Partai Demokrat kubu AHY yang terlibat kasus Hambalang.
Namun, dia menegaskan para kader itu masih menjadi duri di dalam partai.
Dia meminta semua kader Partai Demokrat yang terlibat untuk ditindak.
"Kita dorong tentu yang paling tahu itu penegak hukum, siapa saja yang masih bermasalah di Partai Demokrat itu kita dorong untuk diproses hukum," ucap Rahmad.
Lebih Lanjut, Rahmad mengatakan masyarakat harus tahu sejelas-jelasnya kader yang terlibat kasus korupsi Hambalang.
"Jangan seperti sekarang.
Kita mengaku partai ini demokratis, tapi didalamnya praktik otoriter, praktik autokrasi, kepemilikan keluarga," katanya.